(Foto: Dok. DPRD Kota Bogor)
Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Jawa Barat.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur didampingi Wakil Ketua Asep Nadzarullah.
Fajar Muhamad Nur mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada anggaran, tetapi juga menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami kenaikan, terutama daging, yang dinilai berpotensi memicu inflasi.
“Kita membahas rencana kerja anggaran 2026, termasuk isu strategis seperti harga pasar dan inflasi. Beberapa waktu terakhir harga daging naik dan ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Fajar dalam keterangan tertulis, 16 Februari 2026.
Fajar menekankan pentingnya langkah antisipasi dari Dinkukmdagin, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.
Ia khawatir lonjakan harga dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat serta menimbulkan persoalan sosial.
“Kami butuh informasi terkait langkah penanggulangan dari dinas. Apalagi menjelang Lebaran, jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat karena daya beli menurun,” katanya.
Selain persoalan harga bahan pokok, Komisi IV juga membahas arah regulasi yang dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.
Menurut Fajar, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus meningkat setiap tahun, serapan tenaga kerja dinilai masih belum optimal.
“Kami juga membahas regulasi apa yang bisa diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Investasi naik, tapi tenaga kerja belum terserap maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, hingga dinas terkait lainnya, guna merumuskan solusi yang komprehensif, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang lebih detail.
“Kolaborasi antar dinas penting untuk mencari solusi. Jika diperlukan, regulasi yang lebih detail akan kita dorong. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi sebagai dasar arah kebijakan,” pungkasnya.
