Berita

Mohamad Sobary. (Foto: Istimewa)

Politik

Kapasitas Jokowi Dinilai Gagal Memanggul Idealisme Rakyat

SENIN, 16 FEBRUARI 2026 | 22:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Mantan Presiden Joko Widodo tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai kepala negara. 

Penilaian itu disampaikan budayawan sekaligus ilmuwan senior Mohamad Sobary dalam pernyataan terbarunya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, 16 Februari 2026.

Sobary mengatakan kekecewaannya berangkat dari idealisme yang dulu ia sematkan kepada Jokowi sebagai representasi rakyat kecil dan antitesis dari kepemimpinan elite.


Namun, harapan tersebut dinilainya tidak terwujud, bahkan menyimpang jauh dari gagasan awal yang membuat banyak kalangan intelektual memberikan dukungan. 

"Ternyata beliau tidak seperti itu. Beliau menipu berjuta-juta rakyat Indonesia," kata Sobary.

Ia menegaskan ada perbedaan mendasar antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Menurut Sobary, Jokowi masih bisa menjalankan fungsi teknis pemerintahan, tetapi gagal memenuhi syarat kepemimpinan negara secara utuh. 

"Jokowi tidak bisa menjadi kepala negara. Nalar politiknya tidak cukup, wawasan global politiknya tidak cukup, dan wawasan kemanusiaannya sama sekali tidak cukup untuk menjadi kepala negara," tegasnya.

Sobary juga mengkritik pola kepemimpinan yang dinilainya terlalu terpusat pada agenda presiden, hingga mengaburkan fungsi para menteri dan memicu penyimpangan kebijakan. 

"Menteri-menteri itu bukan punya agenda menteri, tapi agenda presiden. Itu artinya sumber penyimpangannya ada di dia," ujarnya.

Sebagai latar, Sobary sebelumnya sempat hadir di Mapolda Metro Jaya sebagai saksi meringankan dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. 

Namun ia menegaskan, pernyataan terbarunya merupakan refleksi intelektual atas kapasitas kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara, bukan terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya