Berita

Mohamad Sobary. (Foto: Istimewa)

Politik

Kapasitas Jokowi Dinilai Gagal Memanggul Idealisme Rakyat

SENIN, 16 FEBRUARI 2026 | 22:22 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Mantan Presiden Joko Widodo tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai kepala negara. 

Penilaian itu disampaikan budayawan sekaligus ilmuwan senior Mohamad Sobary dalam pernyataan terbarunya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, 16 Februari 2026.

Sobary mengatakan kekecewaannya berangkat dari idealisme yang dulu ia sematkan kepada Jokowi sebagai representasi rakyat kecil dan antitesis dari kepemimpinan elite.


Namun, harapan tersebut dinilainya tidak terwujud, bahkan menyimpang jauh dari gagasan awal yang membuat banyak kalangan intelektual memberikan dukungan. 

"Ternyata beliau tidak seperti itu. Beliau menipu berjuta-juta rakyat Indonesia," kata Sobary.

Ia menegaskan ada perbedaan mendasar antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Menurut Sobary, Jokowi masih bisa menjalankan fungsi teknis pemerintahan, tetapi gagal memenuhi syarat kepemimpinan negara secara utuh. 

"Jokowi tidak bisa menjadi kepala negara. Nalar politiknya tidak cukup, wawasan global politiknya tidak cukup, dan wawasan kemanusiaannya sama sekali tidak cukup untuk menjadi kepala negara," tegasnya.

Sobary juga mengkritik pola kepemimpinan yang dinilainya terlalu terpusat pada agenda presiden, hingga mengaburkan fungsi para menteri dan memicu penyimpangan kebijakan. 

"Menteri-menteri itu bukan punya agenda menteri, tapi agenda presiden. Itu artinya sumber penyimpangannya ada di dia," ujarnya.

Sebagai latar, Sobary sebelumnya sempat hadir di Mapolda Metro Jaya sebagai saksi meringankan dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. 

Namun ia menegaskan, pernyataan terbarunya merupakan refleksi intelektual atas kapasitas kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara, bukan terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya