Berita

Logo Jawa Tengah. (Foto: Istimewa)

Publika

Gerakan Sunyi Warga Jateng Lawan Penguasa

SENIN, 16 FEBRUARI 2026 | 16:41 WIB

SEMARANG hari ini bukan cuma kota lumpia dan bandeng presto. Ia berubah jadi panggung epik. Kantor-kantor Samsat mendadak sepi seperti lorong tua Lawang Sewu saat lampu dipadamkan. 

Nomor antrean menggantung tanpa disentuh. Kursi plastik berjajar rapi, tapi tak ada tubuh lelah yang duduk menunggu. Ini bukan libur nasional. Ini keputusan kolektif, rakyat menahan diri.

Gerakan sunyi rakyat Jawa Tengah makin terasa seperti arus bawah tanah. Tak terlihat, tapi menggerus. 


Mereka tidak turun ke jalan, tidak membakar ban, tidak memaki di bundaran. Mereka hanya menunda bayar pajak kendaraan. 

Sederhana. Tapi dampaknya bisa membuat laporan pendapatan daerah megap-megap seperti sepeda tua menanjak Gombel.

Yang lebih menohok, hampir tak terdengar buzzer berkicau. Biasanya cepat sekali muncul, menjelaskan, semua baik-baik saja, bahwa rakyat salah paham, bahwa kebijakan ini demi masa depan cerah. 

Kali ini? Senyap. Sunyi yang bahkan lebih hening dari halaman Masjid Agung Jawa Tengah sebelum azan berkumandang. Entah karena tak ada peluru narasi yang cukup kuat, atau karena gelombang sunyi ini terlalu luas untuk dilawan dengan tagar.

Ketika budayawan eksentrik Jaya Suprana membaca fenomena ini, ia mengingatkan pada satu nama yang tak bisa dianggap remeh, Mahatma Gandhi.

Mas bayangkan India awal abad ke-20. Imperium Inggris berdiri seperti raksasa baja. Senjata lengkap. Armada kuat. Administrasi rapi. Lalu datang seorang kurus bersandal, membawa gagasan yang tampak sederhana, jangan beli produk Inggris. 

Jangan tunduk pada garam monopoli mereka. Pintal kain sendiri. Pakai produksi sendiri. Mesin pintal alias charkha berubah dari alat rumah tangga menjadi simbol perlawanan. Itu bukan sekadar kain. Itu deklarasi perang tanpa peluru.

Dampaknya? Dahsyat. Inggris tidak dihantam meriam, tapi dipukul oleh penolakan kolektif. Ekonomi kolonial goyah. 

Moral penjajah terkikis. Dunia menoleh. Dari tindakan yang terlihat “lemah”, lahir gerakan yang mengguncang imperium terbesar saat itu. Sunyi yang menjelma tsunami.

Apa hubungannya dengan Jawa Tengah? Rakyat sedang menunjukkan, kekuatan tidak selalu berwujud kerumunan. 

Kadang ia berupa dompet yang tidak dibuka. STNK yang tidak diperpanjang. Ini bukan makar. Ini pesan. Pesan, pajak adalah amanah, bukan cek kosong tanpa pertanggungjawaban.

Jika penguasa menganggap ini remeh, sekadar keluhan dunia maya, maka sejarah sudah memberi contoh betapa berbahayanya meremehkan gerakan diam. 

Ketika rakyat memilih menahan diri secara kolektif, itu artinya ada batas kesabaran yang telah disentuh.

Gerakan sunyi ini masih sopan. Masih tertib. Masih dalam koridor hukum penundaan. Tapi ia membawa satu peringatan keras, jangan abaikan jeritan yang tak terdengar. 

Jangan kira karena tak ada teriakan di jalan, maka semuanya baik-baik saja.

Sebab sejarah selalu kejam pada penguasa yang tuli. Jika sunyi ini terus membesar, ia bisa berubah menjadi gelombang nasional. 

Bukan untuk merobohkan negara, tapi untuk mengingatkan, kekuasaan tanpa kepercayaan hanya bangunan kosong. Megah dari luar, rapuh di dalam.

Gerakan sunyi ini akan terus menggema selama rakyat merasa pajaknya terlalu sering bocor di lorong korupsi. 

Selama penguasa belum berani berdiri di hadapan publik, bersumpah bukan sekadar di atas kertas, bukan hanya tanda tangan di atas materai, tapi sumpah sungguh-sungguh demi dunia dan akhirat. 

Uang rakyat tidak akan disentuh satu rupiah pun untuk kepentingan pribadi. Sebab, kepercayaan itu bukan diminta, melainkan dibuktikan. 

Selama bukti itu tak pernah benar-benar ditunjukkan, maka keheningan rakyat akan tetap menjadi gema panjang yang tak bisa dibungkam oleh baliho, razia, bansos, atau pidato manis mana pun.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya