Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, M. Putrautama (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube CNN Indonesia)
Pemerintah menggelar forum Indonesia Economic Outlook 2026 di tengah sorotan lembaga pemeringkat Moody's yang menurunkan outlook kredit Indonesia. Meski demikian, data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Lalu, ke mana arah ekonomi Indonesia pada 2026?
Direktur Eksekutif INDEF, Ester Sri Astuti, menangkap optimisme kuat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya menangkap pesan bahwa Indonesia digambarkan sebagai ‘raksasa yang tertidur’ dan diharapkan bangkit kembali,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi, dikutip redaksi di Jakarta, dari tayangan CNN Indonesia, Senin 16 Februari 2026/
Sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, Danantara, serta Koperasi Merah Putih disebut sebagai motor penggerak pertumbuhan. Namun ia mengingatkan, struktur ekonomi masih terlalu bergantung pada konsumsi rumah tangga.
“Ke depan, seharusnya tidak hanya konsumsi yang didorong, tetapi juga investasi dan ekspor,” tegasnya.
Menurut Ester, program makan bergizi gratis memang berdampak positif secara makro, tetapi efeknya relatif kecil dan bersifat transisional. Tantangan lebih besar ada pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesiapan desa untuk masuk ke rantai ekspor.
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang belum sepenuhnya tuntas, yakni perizinan.
“Ada investor yang mengurus izin sampai dua tahun dengan sekitar 64 jenis izin,” katanya, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta insentif investasi yang lebih spesifik.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, M. Putrautama dalam forum yang sama, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal sudah jelas; realokasi anggaran, bukan penambahan utang.
“Pemerintah melakukan realokasi anggaran, bukan menambah utang, dari belanja yang kurang produktif seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, lalu dialihkan ke program yang langsung menyasar masyarakat,” ujarnya.
Ia memaparkan dana efisiensi yang berkisar Rp308 triliun diarahkan ke program prioritas seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menyebut program tersebut dirancang menciptakan multiplier effect.
“Program ini bukan hanya soal gizi SDM, tapi juga ekonomi, karena ada rantai pasok, penciptaan kerja, dan perputaran uang di daerah,” jelasnya.
Pemerintah juga menargetkan produktivitas tangkap ikan di Kampung Nelayan Merah Putih bisa naik hingga 4-5 kali lipat, dengan dukungan tenaga pendamping seperti analis bisnis dan akuntan.
Menanggapi outlook negatif dari Moody’s, Putrautama menekankan disiplin fiskal tetap dijaga. Defisit APBN 2025 berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB dan ditargetkan turun menjadi sekitar 2,6 persen pada 2026. Hilirisasi dan proyek besar, katanya, tidak mengandalkan APBN, melainkan investasi Danantara dan swasta.
Diskusi ini menunjukkan optimisme pemerintah tetap terjaga, namun catatan kritis soal investasi, perizinan, dan kualitas SDM masih menjadi pekerjaan rumah.
Di tengah pertumbuhan 5,11 persen, arah ekonomi 2026 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal sekaligus membangun kepercayaan investor.
