Presiden Prabowo Subianto menerima lima pengusaha nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada Selasa malam, 10 Februari 2026. (Foto: BPMI Setpres)
DALAM tempo kurang dari dua minggu, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan ritual konsolidasi kekuasaan yang sistematis dan elegan. Pertama, ia mengundang kelompok oposisi kritis (Abraham Samad, Said Didu, Susno Duadji, dan kawan-kawan).
Kedua, ia merangkul ormas-ormas keagamaan besar, termasuk MUI, dengan hadiah gedung 40 lantai di Bundaran HI. Ketiga, pada 10 Februari 2026 malam di Hambalang, giliran lima taipan terkaya: Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim, dan Franky Widjaja.
Ini bukan pertemuan biasa. Ini pembangunan tameng berlapis yang sangat canggih. Dari perspektif Antonio Gramsci, ini adalah pembentukan hegemoni konsensus yang klasik. Kekuasaan tidak lagi hanya bertumpu pada dominasi (coercion), melainkan pada persetujuan aktif dari kelompok-kelompok yang potensial menjadi ancaman.
Oposisi dijinakkan dengan “dialog terbuka”, ormas Islam diberi simbol prestise (gedung mewah di Bundaran HI), sehingga yang awalnya menentang keras BoP akhirnya mendukung. Dan konglomerat diberi jaminan “Indonesia Incorporated” -- sebuah istilah yang artinya sederhana: negara dan modal besar akan bergerak dalam satu irama.
Michel Foucault akan menyebut ini sebagai governmentality yang canggih: kekuasaan tidak lagi bekerja melalui penindasan terang-terangan, melainkan melalui jaringan relasi, insentif, dan narasi inklusivitas. Prabowo tidak memusuhi musuhnya; ia justru mengundang mereka ke meja bundar, memberi mereka perasaan dipentingkan, rasa dibutuhkan, lalu menjadikan mereka bagian dari sistem. Dan ini tentu akan menghasilkan kritik menjadi lebih terkontrol, atau setidaknya terdengar kurang legit.
Sementara itu, teori elite C. Wright Mills (The Power Elite) menemukan wujud nyata di sini: militer-politik (Prabowo), agama (MUI & ormas), dan ekonomi (lima konglomerat) kini duduk bersama dalam satu lingkaran. Ini bukan demokrasi plural, melainkan oligarki yang terorganisir.
Apa yang Sebenarnya Dicari?
Dalam amatan penulis, pertemuan dengan konglomerat jelas bertujuan: (1) Mendapatkan stempel (legitimasi) ekonomi untuk program-program besar yang mahal dan berisiko (makan siang gratis, IKN lanjutan, hilirisasi massal, rumah subsidi); (2) Memastikan stabilitas pasar dan alokasi proyek besar tanpa resistensi dari pemilik modal; dan (3) Membangun koalisi elite yang solid menjelang 2029 agar tidak ada gangguan dari dalam.
Dengan kata lain: ini sebenarnya tameng untuk melindungi keputusan yang sudah (atau akan) diambil dari kritik publik, fluktuasi pasar, dan potensi perpecahan internal.
Sementara lima orang terkaya Indonesia duduk mengelilingi meja hijau di Hambalang, kontras yang menyayat terjadi, dimana ada anak kecil di pelosok bunuh diri karena tak mampu beli pensil, dan ibu-ibu di Sumatera Utara frustasi karena banjir tak kunjung mendapat bantuan memadai.
Beginilah wajah getir “Indonesia Incorporated”: kolaborasi negara dengan pemilik kapital yang sangat efisien untuk masyarakat yang berada di lingkup atas, tapi sering kali meninggalkan rakyat yang di bawah dalam derita di keheningan.
Dari fenomena pertemuan dengan berbagai kelompok mulai dari kelompok kritis, ormas keagamaan dan taipan, bisa disimpulkan bahwa Prabowo sedang membangun benteng yang luar biasa kokoh: oposisi dijadikan bonsai, banteng dicucuk hidungnya, dan lima singa kapital sekarang dikandangkan dengan nyaman di dalam istana. Semua lapisan potensi resistensi telah dijinakkan atau diikat dengan tali emas dan simbol.
Dan ini adalah seni berkuasa yang brilian – Machiavellian dalam kemasan modern. Tetapi, perlu diingat bahwa demokrasi yang sehat justru membutuhkan gesekan, bukan harmoni semu antar-elit. Ketika semua tameng sudah terpasang, yg tersisa hanyalah pertanyaan yang semakin mengganggu: Apakah benteng ini dibangun untuk melindungi rakyat, atau untuk melindungi kekuasaan itu sendiri dari rakyat? Waktu yang akan menjawabnya. Tapi pola yang terbentang di depan mata sudah sangat gamblang.
Drs. Ariadi MSi
Akademisi dan Praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
