Berita

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Tolak Pilkada via DPRD Manuver Demokrat Amankan Jalan AHY di Pilpres 2029

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Partai Demokrat yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai bukan sekadar memperjuangkan prinsip demokrasi yang disuarakan publik. Namun sebagai manuver politik jangka panjang untuk membuka jalan bagi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berlaga di Pilpres 2029.

Analisis itu disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Iwan, sejak awal Demokrat dikenal sebagai partai yang konsisten menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem elektoral. Ia mengingatkan kembali dinamika 2014, saat DPR sempat mengesahkan Pilkada lewat DPRD.


“Waktu itu karena gelombang penolakan publik sangat besar, Presiden SBY akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Pilkada via DPRD. Sistem Pilkada langsung bertahan sampai sekarang,” kata Iwan.

Dalam dinamika terbaru, kata dia, Demokrat juga menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arus koalisi pemerintahan yang sempat mendorong Pilkada melalui DPRD.

“Bahasanya memang halus. Mereka tidak terang-terangan berseberangan dengan koalisi, tapi posisinya lebih mengikuti Presiden Prabowo. Bukan suara koalisi secara keseluruhan,” jelasnya.

Iwan menilai, perubahan sikap Demokrat sarat kepentingan politik jangka panjang. Salah satunya menjaga peluang AHY sebagai kandidat potensial pada Pilpres 2029.

“Kalau Demokrat terlihat tidak pro terhadap aspirasi publik, peluang AHY ke depan akan semakin berat. Ini bagian dari upaya menjaga basis elektoral,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan posisi Demokrat juga tidak sepenuhnya aman. Sebagai partai parlemen, bintang mercy tetap menghadapi tekanan politik dari kekuatan koalisi pemerintah.

“Kalau terlalu berseberangan dengan arus kekuasaan, mereka bisa terpinggirkan. Tapi kalau ujug-ujug mendukung Pilkada via DPRD, elektoralnya bisa tergerus. Jadi Demokrat harus bermain di titik keseimbangan,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ketika Gerakan Sosial Baru Menggugat Tatanan Politik

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:15

Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:00

Cegah Perpecahan, Bagusnya Gibran Mundur

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:38

Ada Indikasi Dendam Politik di Balik Wacana Pelengseran Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:24

Legislator PKB Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Majalengka

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:01

Realisasi Investasi Hingga Kuartal III Sentuh Rp1.539 T

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Tembus Rp3.923 Triliun

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Syarikat Islam

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:53

Masyarakat Adat Wanam Merauke Butuh Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:45

BEM-KSI Gelar Silaturahmi ke PBNU dan Beri Apresiasi ke Gus Gudfan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:29

Selengkapnya