Berita

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Tolak Pilkada via DPRD Manuver Demokrat Amankan Jalan AHY di Pilpres 2029

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Partai Demokrat yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai bukan sekadar memperjuangkan prinsip demokrasi yang disuarakan publik. Namun sebagai manuver politik jangka panjang untuk membuka jalan bagi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berlaga di Pilpres 2029.

Analisis itu disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Iwan, sejak awal Demokrat dikenal sebagai partai yang konsisten menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem elektoral. Ia mengingatkan kembali dinamika 2014, saat DPR sempat mengesahkan Pilkada lewat DPRD.


“Waktu itu karena gelombang penolakan publik sangat besar, Presiden SBY akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Pilkada via DPRD. Sistem Pilkada langsung bertahan sampai sekarang,” kata Iwan.

Dalam dinamika terbaru, kata dia, Demokrat juga menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arus koalisi pemerintahan yang sempat mendorong Pilkada melalui DPRD.

“Bahasanya memang halus. Mereka tidak terang-terangan berseberangan dengan koalisi, tapi posisinya lebih mengikuti Presiden Prabowo. Bukan suara koalisi secara keseluruhan,” jelasnya.

Iwan menilai, perubahan sikap Demokrat sarat kepentingan politik jangka panjang. Salah satunya menjaga peluang AHY sebagai kandidat potensial pada Pilpres 2029.

“Kalau Demokrat terlihat tidak pro terhadap aspirasi publik, peluang AHY ke depan akan semakin berat. Ini bagian dari upaya menjaga basis elektoral,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan posisi Demokrat juga tidak sepenuhnya aman. Sebagai partai parlemen, bintang mercy tetap menghadapi tekanan politik dari kekuatan koalisi pemerintah.

“Kalau terlalu berseberangan dengan arus kekuasaan, mereka bisa terpinggirkan. Tapi kalau ujug-ujug mendukung Pilkada via DPRD, elektoralnya bisa tergerus. Jadi Demokrat harus bermain di titik keseimbangan,” pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

OIKN Siapkan Rangkaian Prosesi Penghormatan dan Pemakaman Troy Pantouw

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:25

Tugu Koperasi Tasikmalaya Direvitalisasi Jadi Cagar Budaya Nasional

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:18

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Beberapa Perairan Indonesia

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:11

Lesley Simpson Racik Drama Psikologis Bunga di Tepi Jurang

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:05

Indonesia Harus Terdepan Gerakkan Dunia Internasional Selamatkan Gaza

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:00

SMRC Catat Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun 30 Persen

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:58

Mantri BRI Jangkau Masyarakat Pegunungan Toraja Utara Hadirkan Layanan Perbankan

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:28

Sudaryono Jangan Sesatkan Publik soal Mitos Telur Penyebab Bisul

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:19

KPK Usut Dugaan Suap ke Pejabat Pemkot Bengkulu

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:12

Kemenkes Perluas Skrining HIV, Putus Rantai Penularan di Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 12:42

Selengkapnya