Berita

Muhammad Sarmuji (paling kanan) di acara puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Golkar Larang Kader di Senayan Serang Kebijakan Prabowo-Gibran

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Golkar menegaskan sikap tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh kader beringin di parlemen diminta tidak mengkritik, apalagi menyerang kebijakan pemerintah.

Penegasan disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji saat puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Sarmuji mengingatkan pentingnya menjaga fasun politik sebagai konsekuensi posisi Golkar dalam barisan koalisi pemerintahan.

“Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus selaras dan mendukung Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Sarmuji.


Ia menegaskan partainya juga mendorong terbentuknya koalisi permanen agar hubungan antarpartai pendukung tidak bersifat situasional atau naik-turun. Menurutnya, koalisi harus tetap solid dalam berbagai situasi, baik saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang populer maupun yang kurang populer di mata publik.

“Koalisi harus bersama dalam suka dan duka, dalam kebijakan yang disukai maupun yang tidak populer, selama kebijakan itu untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar mengakui dalam praktik pemerintahan tidak semua kebijakan akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, kebijakan yang kurang populer tetap perlu dijelaskan dengan pendekatan komunikasi yang tepat.

Sebagai konsekuensi berada di dalam koalisi, ia mengingatkan seluruh kader dan anggota fraksi untuk tidak menyerang kebijakan Presiden maupun Wakil Presiden.

“Jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tegasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya