Berita

Muhammad Sarmuji (paling kanan) di acara puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Golkar Larang Kader di Senayan Serang Kebijakan Prabowo-Gibran

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Golkar menegaskan sikap tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruh kader beringin di parlemen diminta tidak mengkritik, apalagi menyerang kebijakan pemerintah.

Penegasan disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji saat puncak perayaan HUT ke-58 Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. Sarmuji mengingatkan pentingnya menjaga fasun politik sebagai konsekuensi posisi Golkar dalam barisan koalisi pemerintahan.

“Sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar harus selaras dan mendukung Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Sarmuji.


Ia menegaskan partainya juga mendorong terbentuknya koalisi permanen agar hubungan antarpartai pendukung tidak bersifat situasional atau naik-turun. Menurutnya, koalisi harus tetap solid dalam berbagai situasi, baik saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang populer maupun yang kurang populer di mata publik.

“Koalisi harus bersama dalam suka dan duka, dalam kebijakan yang disukai maupun yang tidak populer, selama kebijakan itu untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar mengakui dalam praktik pemerintahan tidak semua kebijakan akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, kebijakan yang kurang populer tetap perlu dijelaskan dengan pendekatan komunikasi yang tepat.

Sebagai konsekuensi berada di dalam koalisi, ia mengingatkan seluruh kader dan anggota fraksi untuk tidak menyerang kebijakan Presiden maupun Wakil Presiden.

“Jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tegasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya