Berita

Deklarasi pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia (DBPI) di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia Dideklarasikan di Tanjung Priok

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 23:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejumlah serikat pekerja sektor kepelabuhan mendeklarasikan pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia (DBPI) di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 12 Februari 2026.

Deklarasi bertajuk "Pelabuhan Rumah Kita, Mari Jaga Bersama" itu diselenggarakan oleh Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu, SPTPS dan sejumlah organisasi lainnya. 

Ketua Harian FSP BUMN Bersatu Djusman H Umar mengatakan, deklarasi DBPI bertujuan untuk menjadikan pelabuhan bukan sekadar tempat bekerja, tetapi merupakan rumah besar bagi jutaan pekerja maritim yang menjaga pintu gerbang utama aktivitas ekonomi Indonesia.


"Pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia ini sejalan dengan prinsip-prinsip Asta Cita yang menuju transformasi SDM, penguatan ekonomi, dan modernisasi infrastruktur," kata Djusman.

Menurut Djusman, DPBI akan menyelaraskan kerja-kerja organisasi dengan prinsip-prinsip Asta Cita melalui peningkatan kompetensi buruh, modernisasi operasional pelabuhan, dan peningkatan standar keselamatan serta profesionalisme kerja.

"Pelabuhan yang aman, ekonomis, efisien, dan produktif hanya dapat terwujud bila seluruh stakeholder pelabuhan saling menjaga dan memperkuat satu sama lain," kata Djusman.

Ketua Umum  SPPI Bersatu Dodi Nurdiana menambahkan, walaupun kegiatan deklarasi pembetukan DBPI di bawah tenda tapi semangat juangnya luar biasa besar.

"Yang paling utama adalah kemajuan negara, kemajuan pelabuhan, dan tentu kesejahteraan untuk kita semua," kata Dodi.  

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto dan Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya