Menu MBG. (Foto: BPMI Setpres)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila.
Hal itu disampaikan Anggota DPD daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menyebut, ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima, melainkan keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional.
“Hari ini saya berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Tetapi sebelum masuk ke situ, perlu saya sampaikan bahwa Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan. Artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Ia menegaskan, MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.
“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.
LaNyalla mengingatkan agar perputaran uang dari program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menyebut, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi yang Jakarta-sentris, di mana uang dari daerah berputar di ibu kota tanpa memberi dampak signifikan di wilayah asalnya.
“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” pungkasnya.
