Berita

Penandatanganan kerja sama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026. (Foto: Pemprov DKI)

Nusantara

Pemprov DKI Gandeng BPKP Wujudkan Visi Kota Global

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 18:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meneken nota kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan visi "Kota Global".

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.

Kerja sama yang langsung diteken oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, dengan adanya nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPKP, diharapkan terwujud penguatan sinergi pengawasan dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta membuka pintu seluas-luasnya untuk BPKP bisa masuk untuk mengawasi dan memonitor, agar tata kelola akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah menuju Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.

"Bagi Jakarta peran BPKP itu sangat sentral, dan kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP," ujar Pramono. 

Ia yakin, sinergi pengawasan dengan BPKP akan membawa dampak positif di internal Pemprov DKI Jakarta maupun BUMD-nya.

"Saya yakin pasti di internal Balai Kota sendiri mereka juga akan merasa bekerja dengan aman dan dengan nyaman termasuk BUMD yang ada," tambah Politisi PDIP itu. 

Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut, dalam kerja sama ini pihaknya akan berperan sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta, dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), agar terintegrasi dalam setiap kebijakan.

Selain itu, Ateh juga memastikan BPKP mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko sebagai early warning system, serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.

"Kita bisa dan siap bantu Pak Gubernur untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI ini benar-benar punya hasil, sehingga Jakarta dapat menjadi Kota Global dan Berbudaya sesuai yang dicita-citakan," demikian Ateh menambahkan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya