Berita

Penandatanganan kerja sama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026. (Foto: Pemprov DKI)

Nusantara

Pemprov DKI Gandeng BPKP Wujudkan Visi Kota Global

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 18:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meneken nota kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan visi "Kota Global".

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.

Kerja sama yang langsung diteken oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, dengan adanya nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPKP, diharapkan terwujud penguatan sinergi pengawasan dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta membuka pintu seluas-luasnya untuk BPKP bisa masuk untuk mengawasi dan memonitor, agar tata kelola akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah menuju Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.

"Bagi Jakarta peran BPKP itu sangat sentral, dan kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP," ujar Pramono. 

Ia yakin, sinergi pengawasan dengan BPKP akan membawa dampak positif di internal Pemprov DKI Jakarta maupun BUMD-nya.

"Saya yakin pasti di internal Balai Kota sendiri mereka juga akan merasa bekerja dengan aman dan dengan nyaman termasuk BUMD yang ada," tambah Politisi PDIP itu. 

Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut, dalam kerja sama ini pihaknya akan berperan sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta, dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), agar terintegrasi dalam setiap kebijakan.

Selain itu, Ateh juga memastikan BPKP mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko sebagai early warning system, serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.

"Kita bisa dan siap bantu Pak Gubernur untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI ini benar-benar punya hasil, sehingga Jakarta dapat menjadi Kota Global dan Berbudaya sesuai yang dicita-citakan," demikian Ateh menambahkan.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya