Berita

Prajurit TNI

Pertahanan

Pemerintah Harus Berhati-hati Sebelum Kirim Prajurit TNI ke Gaza

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 11:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah Indonesia mengirim sekitar 8.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) didukung Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal. 

Pasukan ISF tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rangka penyelesaian konflik di Jalur Gaza.

Deng Ical, sapaan karibnya, menegaskan pemerintah Indonesia harus mempersiapkan secara matang dan komprehensif rencana pengiriman pasukan TNI tersebut. Menurutnya, berbagai aspek teknis dan strategis harus diperhitungkan secara cermat.


“Pemerintah harus memastikan kesiapan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan personel TNI yang akan ditugaskan, skema pengiriman, pola penempatan pasukan di Gaza, hingga perumusan tugas yang jelas selama berada di wilayah konflik,” ujar Deng Ical, Rabu, 11 Februari 2026.

Ia mengingatkan kondisi keamanan di Jalur Gaza hingga saat ini masih sangat rawan dan membahayakan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pengiriman pasukan.

“Situasi di Gaza belum sepenuhnya aman. Ancaman terhadap keselamatan prajurit sangat nyata. Karena itu, kehati-hatian harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan ini,” tegasnya.

Deng Ical juga menekankan bahwa pengiriman pasukan TNI harus benar-benar berorientasi pada upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan Palestina secara umum.

Menurutnya, tugas TNI di wilayah tersebut akan sangat berat, terlebih di tengah masih berlangsungnya serangan dan pengeboman yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. TNI harus berusaha mencegah Israel agar tidak membunuhi warga Gaza. 

“Pasukan TNI harus mampu menjalankan mandat perdamaian, termasuk berupaya mencegah terjadinya pembunuhan warga sipil. Ini tentu bukan tugas yang ringan dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas TNI selama menjalankan misi. TNI harus bertindak tegas dalam menjaga perdamaian, namun tidak boleh terlibat dalam benturan langsung, baik dengan tentara Israel maupun dengan kelompok Hamas. 

Deng Ical menegaskan bahwa esensi kehadiran pasukan Indonesia di Gaza haruslah untuk menjaga stabilitas dan memastikan tidak ada lagi pengeboman, penyerangan, serta pembunuhan terhadap warga sipil.

“Tujuan utama kita adalah perdamaian. Kehadiran TNI harus menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan kekerasan dan melindungi masyarakat sipil di Gaza,” pungkasnya. 



Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya