Berita

Prajurit TNI

Pertahanan

Pemerintah Harus Berhati-hati Sebelum Kirim Prajurit TNI ke Gaza

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 11:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah Indonesia mengirim sekitar 8.000 pasukan TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) didukung Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal. 

Pasukan ISF tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rangka penyelesaian konflik di Jalur Gaza.

Deng Ical, sapaan karibnya, menegaskan pemerintah Indonesia harus mempersiapkan secara matang dan komprehensif rencana pengiriman pasukan TNI tersebut. Menurutnya, berbagai aspek teknis dan strategis harus diperhitungkan secara cermat.


“Pemerintah harus memastikan kesiapan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan personel TNI yang akan ditugaskan, skema pengiriman, pola penempatan pasukan di Gaza, hingga perumusan tugas yang jelas selama berada di wilayah konflik,” ujar Deng Ical, Rabu, 11 Februari 2026.

Ia mengingatkan kondisi keamanan di Jalur Gaza hingga saat ini masih sangat rawan dan membahayakan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pengiriman pasukan.

“Situasi di Gaza belum sepenuhnya aman. Ancaman terhadap keselamatan prajurit sangat nyata. Karena itu, kehati-hatian harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan ini,” tegasnya.

Deng Ical juga menekankan bahwa pengiriman pasukan TNI harus benar-benar berorientasi pada upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan Palestina secara umum.

Menurutnya, tugas TNI di wilayah tersebut akan sangat berat, terlebih di tengah masih berlangsungnya serangan dan pengeboman yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. TNI harus berusaha mencegah Israel agar tidak membunuhi warga Gaza. 

“Pasukan TNI harus mampu menjalankan mandat perdamaian, termasuk berupaya mencegah terjadinya pembunuhan warga sipil. Ini tentu bukan tugas yang ringan dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas TNI selama menjalankan misi. TNI harus bertindak tegas dalam menjaga perdamaian, namun tidak boleh terlibat dalam benturan langsung, baik dengan tentara Israel maupun dengan kelompok Hamas. 

Deng Ical menegaskan bahwa esensi kehadiran pasukan Indonesia di Gaza haruslah untuk menjaga stabilitas dan memastikan tidak ada lagi pengeboman, penyerangan, serta pembunuhan terhadap warga sipil.

“Tujuan utama kita adalah perdamaian. Kehadiran TNI harus menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan kekerasan dan melindungi masyarakat sipil di Gaza,” pungkasnya. 



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya