Berita

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (kiri) dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan). (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Nusantara

Gus Irfan Akui Masih Ada Aset Haji yang Dikuasai Kemenag

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 19:40 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Haji belum sepenuhnya menerima pengalihan aset dari Kementerian Agama. Masih ada beberapa aset yang belum dialihkan.

Padahal, undang-undang telah mengamanatkan seluruh aset terkait penyelenggaraan haji berada di bawah kewenangan kementerian tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
 

 
"Jadi amanat undang-undang itu semua aset yang terkait haji harus dialihkan ke Kementerian Haji. Banyak yang sudah dialihkan, tapi juga ada beberapa yang belum teralihkan sehingga kita akan tetap komunikasi dengan Kementerian Agama," ujar Gus Irfan.

Menurutnya, sejumlah aset besar yang belum sepenuhnya beralih antara lain Wisma Haji Jalan Jaksa, Perumahan Haji di Ciracas, serta Wisma Haji di Ciloto.

Selain itu, Gus Irfan juga menyinggung pengelolaan gedung perkantoran yang saat ini masih digunakan bersama. 

"Masih satu gedung. Tapi kepenguasaannya, pengelolaannya di Kementerian Haji," jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Haji baru memanfaatkan 7 dari total 20 lantai yang tersedia, dan penggunaan akan bertambah seiring peningkatan jumlah pegawai.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Irfan turut menjelaskan kondisi anggaran Kementerian Haji yang saat ini masih bergantung pada anggaran Badan Penyelenggara Haji. 

"Artinya Kementerian Haji sekarang ini masih menggunakan anggaran badan penyelenggara haji. Sehingga pasti jauh kekurangannya," pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya