Berita

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel), Mulyono yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengenakan rompi oranye. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Publika

Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Sukses OTT Banyak Pejabat

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 04:02 WIB

KETEMU seorang dewan, baru beli handphone baru. Eh, esoknya sudah ganti lagi. 

“Kenapa diganti, Bang?” Jawabnya, handphone yang lama sudah disadap KPK. 

Ia sepertinya tahu handphone-nya sedang ditarget, cepat ia ganti handphone buatan Amerika Serikat. 


Kali ini saya mau bahas alat sadap canggih yang digunakan KPK untuk meng-OTT para koruptor, tikus got gorong-gorong. 

Korupsi di Indonesia jarang dilakukan sambil teriak. Apalagi pakai pengeras suara. Ia dibicarakan pelan, lewat telepon, lewat pesan singkat, sambil yakin negara lagi sibuk mengurus hal lain. 

Maka ketika KPK diberi alat penyadapan, itu seperti negara tiba-tiba memasang telinga raksasa di warung kopi kekuasaan. Bukan buat dengar gosip, tapi buat mencatat siapa ngomong apa, jam berapa, dan kenapa nadanya mendadak pelan.

Semua alat penyadapan KPK bekerja di satu jalur resmi bernama lawful interception

Artinya, negara menyadap lewat pintu depan, bukan manjat pagar. KPK bekerja sama dengan operator seluler. Dari ruang teknis di kantor, komunikasi target dialihkan secara sistematis ke pusat monitoring. 

Handphone target tetap normal, sinyal tidak turun, pulsa tidak bocor, tapi tiap kata sekarang punya arsip negara. Ini bukan film, ini administrasi.

Mesin utamanya bernama ATIS, buatan Jerman, harganya miliaran. Jangan bayangkan alat tempel di handphone. 

ATIS ini seperti ruang kontrol bandara, tapi yang mendarat bukan pesawat, melainkan percakapan. 

Begitu target yang sah secara hukum dimasukkan, sistem langsung memirror panggilan suara dan data dari jaringan operator. 

Setiap percakapan otomatis direkam, dikasih cap waktu, nomor, durasi, lalu dikompresi dan dienkripsi. Kapasitasnya ratusan jam rekaman, ratusan panggilan sekaligus. Penyidik tinggal membaca pola, tidak perlu pasang telinga.

Untuk jalur seluler yang lebih jadul, ada Reuven-GSMSL. Fungsinya membaca komunikasi GSM seperti telepon dan SMS. 

Alat ini bukan paling canggih, tapi berguna untuk memetakan siapa sering menghubungi siapa, jam berapa, dan seberapa rutin. 

Dari sini biasanya terlihat ritme aneh, menjelang proyek cair, komunikasi mendadak ramai. Ini alat pembuka jalan, bukan palu terakhir.

Nama yang paling sering bikin pejabat gelisah adalah Pegasus. Ini spyware kelas dewa dari Israel. 

Dalam konteks KPK, Pegasus bukan alat harian. Ia dipakai hanya untuk target besar dan kasus luar biasa. 

Cara kerjanya bukan lewat operator, tapi lewat celah sistem operasi ponsel. Tanpa klik, tanpa sadar, pesan, lokasi, bahkan mikrofon bisa terbaca. 

Data dikirim ke server kendali dalam kondisi terenkripsi. Karena kekuatannya ekstrem, penggunaannya paling ketat dan paling sensitif.

Yang sering bikin rakyat salah paham, penyadapan KPK hampir tidak pernah dilakukan pakai mobil ngendap-ngendap depan rumah. Itu mitos sinetron. 

Metode utama selalu terpusat dari kantor lewat server. Alat seperti IMSI-catcher memang ada, tapi fungsinya lebih ke pelacakan lokasi darurat, bukan sadap isi obrolan rutin. Pendekatan fisik justru berisiko dan kurang kuat buat bukti sidang.

Intinya, alat penyadapan KPK bukan mesin jahat, tapi telinga negara yang disiplin. Ia tidak mengintai rakyat biasa, tidak koleksi gosip. 

Ia bekerja diam-diam, legal, dan terbatas. Justru karena itu, banyak pejabat tumbang bukan karena negara terlalu pintar, tapi karena terlalu yakin tak ada yang mendengar. Di warung kopi kekuasaan, ternyata negara sudah duduk sejak lama. 

“Cuma, semakin canggih alat sadap, para pejabat itu juga canggih membaca pola kerja KPK. Harun Masiku sangat paham, makanya tak tertangkap sampai sekarang.”

“Sepakat, wak. Manusia lebih pintar dari alat itu. Kalau tak pintar, mungkin setiap hari KPK nangkapi tikus got gorong-gorong itu. Soal Harun Masiku, ia ada penangkal dan pelindungnya, wak.” Ups

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya