Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

SDA Dikelola BUMN Berpeluang Bikin Tekor Negara

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 02:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  mendapat kritik keras Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda.

Menurut Huda, berkaca pada pengalaman sebelumnya, pengelolaan SDA oleh BUMN malah merugikan negara karena tindakan pidana oknum di dalamnya.

"Tengok saja bagaimana Pertamina kelola minyak yang justru ada kasus korupsi. Belum lagi pengelola SDA lainnya yang juga sarat korupsi," kata Huda saat berbincang dengan RMOL melalui pesan singkat, pada Minggu 8 Februari 2026.


Jika alasan Purbaya adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari tata kekola SDA yang baik, menurut Huda, tidak harus BUMN yang memegang kendalinya.

Berdasarkan fakta kasus Pertamina atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp285 triliun, Huda mendorong agar Purbaya memerhatikan potensi moral hazard serupa ke depannya.

"Justru saya khawatir jika dikelola oleh BUMN atau lembaga negara tidak akan efektif dan tidak efisien," demikian Huda.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya