Din Syamsuddin (Foto: Dokumentasi RMOL)
Prakarsa Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan bentuk baru Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim).
Menurut Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Nekolim, meminjam istilah Presiden pertama RI Soekarno, adalah bentuk penjajahan dan penguasaan suatu negara oleh negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam literatur politik, imperialisme dimaknai sebagai kecenderungan memperluas kekuasaan, pengaruh, dan kendali atas negara lain, sementara kolonialisme adalah praktik penguasaan wilayah dan rakyat demi kepentingan politik dan ekonomi pihak yang lebih kuat.
“Kedua pengertian tadi tepat untuk dikenakan pada prakarsa Board of Peace Donald Trump di Gaza,” kata Din dalam keterangannya yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026.
Din menegaskan, Board of Peace bukan ditujukan untuk menciptakan perdamaian kawasan, apalagi perdamaian dunia. Sebaliknya, dewan tersebut justru berpotensi mendorong ketidakamanan dan ketidakstabilan di Timur Tengah dan Dunia Islam.
Hal itu, lanjutnya, disebabkan oleh standar ganda dan pembiaran terhadap ketidakadilan. Donald Trump dan Amerika Serikat dinilai bungkam terhadap agresi dan tindak kekerasan Israel yang masih berlangsung di wilayah Palestina, namun di saat yang sama menyiapkan serangan skala besar terhadap Iran.
“Adalah naif dan ironis berdalih ingin membangun kembali Gaza akibat ulah Israel tapi tidak melibatkan Tokoh Gaza/Palestina, sementara PM Israel Netanyahu dilibatkan,” tegas Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Menurut Din, prakarsa tersebut dalam jangka panjang akan menguntungkan Israel dan merupakan bentuk ekspansi atau penjajahan terselubung atas Palestina. Karena itu, ia menilai Donald Trump tidak memenuhi syarat sebagai peace maker, melainkan lebih tepat disebut sebagai trouble maker.
Din mencontohkan rekam jejak Trump terhadap Venezuela dan Greenland.
“Maka prakarsa Board of Peace adalah kamuflase dan mengandung agenda tersembunyi (hidden agenda),” ujar mantan Ketua Umum MUI tersebut.
Din meyakini, sikap arogan dan sepihak ini akan memicu meningkatnya global people’s power. Apalagi, banyak negara pencinta perdamaian dan keadilan menolak bergabung dalam Board of Peace.
Bahkan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, penolakan terhadap Donald Trump terus bermunculan. Sejumlah anggota Senat dan Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, disebut telah mengingatkan bahwa manuver Trump berpotensi mengarah pada pemakzulan.
“Jika ini terjadi maka nasib Board of Peace akan tenggelam ditelan gelombang, dan negara-negara pendukungnya akan gigit jari,” katanya.
Din juga menyerukan para pemimpin negara-negara Islam yang telah terlanjur bergabung dalam Board of Peace untuk berpikir ulang dan mendengarkan suara hati nurani.
“Hati nurani akan membisikkan kebenaran, hati zulmani membisikkan keburukan dan kejahatan,” ucapnya.
Ia menyinggung kerugian bangsa akibat alokasi dana hingga Rp17 triliun yang dinilai terbuang percuma di tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat. Karena itu, Din mengajak para ulama dan zuama untuk tetap beristiqamah sebagai khadimul ummah dan berpegang teguh pada amanat konstitusi.
“Amanat konstitusi mewujudkan perdamaian abadi dan menghapus segala bentu penjajahan dari muka bumi,” pungkasnya.
