Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peringkat utang Indonesia berpeluang meningkat seiring dengan membaiknya kinerja ekonomi nasional.

Optimisme tersebut disampaikan Purbaya menanggapi keputusan Moody’s yang menurunkan outlook pasar surat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih solid dan ditopang oleh defisit fiskal yang tetap terkendali.

“Kita seharusnya pelan-pelan memiliki prospek upgrade, mungkin setelah akhir tahun ketika ekonomi kita tumbuh 6 persen atau lebih. Jadi saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja,” ujar Purbaya kepada media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).


Purbaya menjelaskan bahwa penilaian lembaga pemeringkat pada dasarnya bertumpu pada dua aspek utama, yakni kemampuan dan kemauan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

“Lembaga pemeringkat sebetulnya melihat apakah kita mampu membayar utang dan apakah kita mau membayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ini saya pikir hanya bersifat jangka pendek,” ujarnya.

Ia menduga penurunan outlook lebih dipicu oleh kekhawatiran lembaga pemeringkat terhadap potensi pelebaran defisit fiskal ke depan.

“Mereka khawatir defisit melebar, tapi mereka tahu saya bisa mengendalikannya dengan baik. Mungkin outlook itu dikeluarkan sebelum angka pertumbuhan ekonomi keluar. Kalau angka pertumbuhan kemarin sudah keluar, saya pikir rilisnya bisa sedikit berbeda,” tuturnya.

Terkait kemungkinan penurunan peringkat utang Indonesia (downgrade), Purbaya menanggapinya dengan santai.

“Belum, saya pikir. Dari sisi apa? Ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali,” katanya.

Ia bahkan menilai posisi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain, sehingga alasan untuk menurunkan peringkat utang dinilai tidak cukup kuat.

“Dibandingkan negara-negara lain, posisi kita masih bagus. Alasannya tidak terlalu kuat untuk melakukan downgrade,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya