Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: IG/@menkeuri)

Bisnis

Purbaya Tanggapi Santai Outlook Negatif Moody’s

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 12:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service yang menurunkan outlook pasar surat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Menurut Purbaya, keputusan tersebut tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang justru mulai menunjukkan pembalikan arah dan perbaikan yang lebih cepat dari perkiraan.

“Ya biar saja. Yang jelas ekonomi kita sudah berbalik arah, dan itu terjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ke depan kondisinya akan membaik, bahkan pertumbuhan bisa lebih cepat,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.


Purbaya optimistis, seiring berjalannya waktu, Moody’s akan menilai kondisi ekonomi Indonesia secara lebih objektif, terutama setelah melihat dampak berbagai program pemerintah yang selama ini dipandang dengan kehati-hatian oleh lembaga pemeringkat.

Ia meyakini keraguan tersebut akan berangsur hilang ketika kinerja ekonomi menunjukkan hasil yang lebih konkret. 

“Pelan-pelan nanti Moody’s akan melihat bahwa meskipun ada program-program yang mereka ragukan, ekonomi tetap tumbuh lebih cepat,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa penilaian lembaga pemeringkat pada dasarnya bertumpu pada dua hal utama, yakni kemampuan dan kemauan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Menurutnya, Indonesia memenuhi kedua aspek tersebut.

“Lembaga pemeringkat itu menilai apakah kita mampu bayar utang dan mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ini saya pikir hanya dampak jangka pendek,” ujarnya.

Ia menduga perubahan outlook tersebut dipicu kekhawatiran Moody’s terhadap potensi pelebaran defisit fiskal. Namun, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki kendali penuh terhadap pengelolaan defisit.

“Mereka mungkin khawatir defisit melebar, tapi mereka tahu itu bisa dikendalikan. Bisa jadi keputusan ini keluar sebelum data pertumbuhan terbaru dirilis. Kalau angka pertumbuhan itu sudah keluar lebih dulu, saya kira penilaiannya bisa sedikit berbeda,” pungkasnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya