Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: IG/@menkeuri)

Bisnis

Purbaya Tanggapi Santai Outlook Negatif Moody’s

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 12:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service yang menurunkan outlook pasar surat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Menurut Purbaya, keputusan tersebut tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang justru mulai menunjukkan pembalikan arah dan perbaikan yang lebih cepat dari perkiraan.

“Ya biar saja. Yang jelas ekonomi kita sudah berbalik arah, dan itu terjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ke depan kondisinya akan membaik, bahkan pertumbuhan bisa lebih cepat,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.


Purbaya optimistis, seiring berjalannya waktu, Moody’s akan menilai kondisi ekonomi Indonesia secara lebih objektif, terutama setelah melihat dampak berbagai program pemerintah yang selama ini dipandang dengan kehati-hatian oleh lembaga pemeringkat.

Ia meyakini keraguan tersebut akan berangsur hilang ketika kinerja ekonomi menunjukkan hasil yang lebih konkret. 

“Pelan-pelan nanti Moody’s akan melihat bahwa meskipun ada program-program yang mereka ragukan, ekonomi tetap tumbuh lebih cepat,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa penilaian lembaga pemeringkat pada dasarnya bertumpu pada dua hal utama, yakni kemampuan dan kemauan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Menurutnya, Indonesia memenuhi kedua aspek tersebut.

“Lembaga pemeringkat itu menilai apakah kita mampu bayar utang dan mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ini saya pikir hanya dampak jangka pendek,” ujarnya.

Ia menduga perubahan outlook tersebut dipicu kekhawatiran Moody’s terhadap potensi pelebaran defisit fiskal. Namun, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki kendali penuh terhadap pengelolaan defisit.

“Mereka mungkin khawatir defisit melebar, tapi mereka tahu itu bisa dikendalikan. Bisa jadi keputusan ini keluar sebelum data pertumbuhan terbaru dirilis. Kalau angka pertumbuhan itu sudah keluar lebih dulu, saya kira penilaiannya bisa sedikit berbeda,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya