Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: IG/@menkeuri)

Bisnis

Purbaya Tanggapi Santai Outlook Negatif Moody’s

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 12:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service yang menurunkan outlook pasar surat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Menurut Purbaya, keputusan tersebut tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang justru mulai menunjukkan pembalikan arah dan perbaikan yang lebih cepat dari perkiraan.

“Ya biar saja. Yang jelas ekonomi kita sudah berbalik arah, dan itu terjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ke depan kondisinya akan membaik, bahkan pertumbuhan bisa lebih cepat,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.


Purbaya optimistis, seiring berjalannya waktu, Moody’s akan menilai kondisi ekonomi Indonesia secara lebih objektif, terutama setelah melihat dampak berbagai program pemerintah yang selama ini dipandang dengan kehati-hatian oleh lembaga pemeringkat.

Ia meyakini keraguan tersebut akan berangsur hilang ketika kinerja ekonomi menunjukkan hasil yang lebih konkret. 

“Pelan-pelan nanti Moody’s akan melihat bahwa meskipun ada program-program yang mereka ragukan, ekonomi tetap tumbuh lebih cepat,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa penilaian lembaga pemeringkat pada dasarnya bertumpu pada dua hal utama, yakni kemampuan dan kemauan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Menurutnya, Indonesia memenuhi kedua aspek tersebut.

“Lembaga pemeringkat itu menilai apakah kita mampu bayar utang dan mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ini saya pikir hanya dampak jangka pendek,” ujarnya.

Ia menduga perubahan outlook tersebut dipicu kekhawatiran Moody’s terhadap potensi pelebaran defisit fiskal. Namun, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki kendali penuh terhadap pengelolaan defisit.

“Mereka mungkin khawatir defisit melebar, tapi mereka tahu itu bisa dikendalikan. Bisa jadi keputusan ini keluar sebelum data pertumbuhan terbaru dirilis. Kalau angka pertumbuhan itu sudah keluar lebih dulu, saya kira penilaiannya bisa sedikit berbeda,” pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya