Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: IG/@menkeuri)

Bisnis

Purbaya Tanggapi Santai Outlook Negatif Moody’s

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026 | 12:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service yang menurunkan outlook pasar surat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Menurut Purbaya, keputusan tersebut tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang justru mulai menunjukkan pembalikan arah dan perbaikan yang lebih cepat dari perkiraan.

“Ya biar saja. Yang jelas ekonomi kita sudah berbalik arah, dan itu terjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ke depan kondisinya akan membaik, bahkan pertumbuhan bisa lebih cepat,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.


Purbaya optimistis, seiring berjalannya waktu, Moody’s akan menilai kondisi ekonomi Indonesia secara lebih objektif, terutama setelah melihat dampak berbagai program pemerintah yang selama ini dipandang dengan kehati-hatian oleh lembaga pemeringkat.

Ia meyakini keraguan tersebut akan berangsur hilang ketika kinerja ekonomi menunjukkan hasil yang lebih konkret. 

“Pelan-pelan nanti Moody’s akan melihat bahwa meskipun ada program-program yang mereka ragukan, ekonomi tetap tumbuh lebih cepat,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa penilaian lembaga pemeringkat pada dasarnya bertumpu pada dua hal utama, yakni kemampuan dan kemauan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Menurutnya, Indonesia memenuhi kedua aspek tersebut.

“Lembaga pemeringkat itu menilai apakah kita mampu bayar utang dan mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ini saya pikir hanya dampak jangka pendek,” ujarnya.

Ia menduga perubahan outlook tersebut dipicu kekhawatiran Moody’s terhadap potensi pelebaran defisit fiskal. Namun, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki kendali penuh terhadap pengelolaan defisit.

“Mereka mungkin khawatir defisit melebar, tapi mereka tahu itu bisa dikendalikan. Bisa jadi keputusan ini keluar sebelum data pertumbuhan terbaru dirilis. Kalau angka pertumbuhan itu sudah keluar lebih dulu, saya kira penilaiannya bisa sedikit berbeda,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya