PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto membawa momentum baru bagi industri perkapalan nasional melalui kebijakan yang tegas dan terukur. Berbeda dengan era sebelumnya yang fokus pada narasi besar, pendekatan Prabowo lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil konkret dalam kerangka Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Pada CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 yang digelar Januari 2025, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo, mengungkap kekecewaan mendalam kepala negara terhadap kondisi industri galangan kapal nasional:
"Ternyata banyak kapal kita dibangun di luar negeri. Galangan kapal di Indonesia itu ternyata banyak yang nganggur. Ada BUMN kita pesan kapal dari luar negeri. Ini Pak Prabowo kecewa dan marah. Perintahkan kepada Kementerian BUMN itu kapal itu harus dibuat di dalam negeri."
Hashim menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan soal anti-asing, melainkan strategi pertumbuhan ekonomi yang terukur:
"Galangan kapal yang dipakai harus di dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri, GDP negara itu yang hidup. Kita mau growth di dalam negeri."
Rekomendasi Penguatan NASDEC
Pembelajaran dari best practices Norwegia, China, dan Belanda menghasilkan rekomendasi strategis untuk transformasi ekosistem riset maritim Indonesia yang berfokus pada optimalisasi sumber daya yang ada dan penguatan peran National Ship Design and Engineering Center (NASDEC) sebagai integrator teknologi maritim nasional.
Pertama, transformasi peran NASDEC dari pusat desain terisolasi menjadi integrator teknologi maritim Indonesia. Alih-alih membangun infrastruktur uji baru yang membutuhkan investasi triliunan rupiah, NASDEC perlu memperkuat fungsi koordinasi dengan lembaga riset maritim yang sudah ada -- terutama Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH) BRIN yang telah memiliki fasilitas towing tank, Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN) BATAN untuk teknologi kapal selam, serta laboratorium di universitas maritim terkemuka. Model ini meniru pendekatan SINTEF Group Norwegia yang mengintegrasikan 8 institut riset tanpa duplikasi fasilitas.
Kedua, formalisasi mekanisme kolaborasi lintas lembaga melalui pembentukan Konsorsium Riset Maritim Nasional di bawah koordinasi NASDEC. Konsorsium ini akan mencakup BTH-BRIN untuk pengujian hidrodinamika, BKI untuk standardisasi dan sertifikasi, pusat riset BUMN (PT PAL, Pertamina, Pelni), serta pusat studi kelautan di ITS, IPB, Undip, dan Unhas. Setiap anggota berkontribusi sesuai keunggulan komparatif -- NASDEC fokus pada desain dan sistem engineering, BTH pada validasi eksperimental, BKI pada compliance verification. Mekanisme pendanaan bersama untuk proyek strategis dapat mengadopsi model Joint Industry Projects (JIPs) MARIN yang terbukti efisien.
Ketiga, program akselerasi transfer pengetahuan melalui mobilisasi diaspora maritim Indonesia. Ratusan insinyur dan peneliti Indonesia bekerja atau menempuh pendidikan lanjutan di pusat-pusat riset maritim terkemuka dunia—SINTEF Ocean (Norwegia), MARIN (Belanda), CSSRC/MARIC (China), KRISO (Korea Selatan), hingga universitas seperti TU Delft, NTNU Trondheim, dan Shanghai Jiao Tong University. NASDEC perlu membangun jaringan sistematis dengan diaspora ini melalui: (1) Program visiting researcher di mana diaspora menghabiskan 3-6 bulan di NASDEC untuk mentransfer metodologi riset dan best practices dari institusi tempat mereka bekerja; (2) Sistem online collaboration platform untuk konsultasi jarak jauh tentang proyek-proyek desain kapal kompleks, memanfaatkan keahlian diaspora tanpa perlu relokasi permanen; (3) Annual maritime technology conference yang mengundang diaspora sebagai keynote speakers dan workshop facilitators, menciptakan knowledge exchange intensif; dan (4) Joint research projects antara NASDEC dengan institusi tempat diaspora bekerja, dengan diaspora sebagai liaison yang mempercepat akses ke fasilitas uji dan database teknologi
Program Diaspora Engagement for Maritime Excellence (DEME) dapat dimodelkan dari Taiwan's Contact Taiwan atau India's VAJRA scheme, dengan insentif kompetitif berupa research grants, co-authorship opportunities, dan pathway menuju posisi senior researcher di NASDEC bagi yang memilih kembali.
Keempat, pengembangan platform digital Maritime Technology Intelligence System (MARTIS) yang mengumpulkan, menganalisis, dan mendiseminasi perkembangan teknologi maritim global. Diaspora berperan sebagai "sensor" yang mengidentifikasi breakthrough technologies, emerging trends, dan lessons learned dari proyek-proyek internasional. Sistem ini akan mencakup database desain kapal yang telah teruji (mengadopsi model website Kemenperin), repositori hasil riset dari kolaborasi internasional, serta early warning system untuk teknologi disruptif yang dapat mengubah lanskap industri perkapalan. Dengan MARTIS, galangan kapal nasional mendapat akses real-time intelligence tentang best available techniques tanpa perlu trial-and-error yang mahal.
Kelima, formalisasi peran NASDEC dalam ekosistem kebijakan TKDN perkapalan. Saat ini fungsi NASDEC terbatas pada penyusunan maker list product; institusi ini perlu ditingkatkan menjadi technical authority yang memberikan: (1) Technology readiness assessment untuk penetapan target TKDN realistis per kategori kapal, berdasarkan capability mapping industri komponen nasional; (2) Roadmap pengembangan teknologi kritis yang saat ini masih impor (propulsion systems, navigation electronics, specialized steel), dengan timeline dan investment requirements; (3) Technical assistance kepada galangan kapal dalam implementasi design for manufacturability yang memaksimalkan utilisasi komponen lokal tanpa kompromi kualitas; dan (4) Standardisasi desain kapal untuk segmen-segmen tertentu (misalnya kapal penyeberangan 500 GT, kapal ikan 30 GT) yang memungkinkan mass production dan economies of scale
Keenam, sinkronisasi penuh dengan kebijakan maritim Presiden Prabowo. NASDEC menjadi executing arm pemerintah untuk aspek teknis kebijakan prioritas galangan dalam negeri, dengan deliverables konkret:
Model operasional NASDEC sebagai integrator ini jauh lebih cost-effective dibandingkan membangun infrastruktur fisik baru. Investasi difokuskan pada human capital (merekrut diaspora, training programs), digital infrastructure (MARTIS platform, simulation software), dan collaborative research funding. Norwegia membuktikan bahwa integrasi berbagai pusat riset dalam satu koordinasi strategis (SINTEF Group) menghasilkan output jauh lebih besar daripada jumlah institusi yang bekerja sendiri-sendiri. China menunjukkan bahwa mobilisasi diaspora melalui Thousand Talents Program mempercepat lompatan teknologi secara dramatis. Indonesia perlu mengadopsi kedua strategi ini.
Jalan Panjang Menuju Kemandirian Maritim
Indonesia berada di persimpangan kritis dalam pengembangan industri maritim nasional. NASDEC, setelah hampir dua dekade beroperasi, telah memberikan kontribusi nyata dalam desain kapal komersial dan militer, namun belum mampu menjalankan peran sebagai backbone industri sebagaimana pusat riset serupa di Norwegia, China, dan Belanda.
Kesenjangan yang teridentifikasi -- infrastruktur pengujian, skala SDM, model pendanaan, dan integrasi kebijakan bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi. Peluncuran KRI Balaputradewa-322 pada 18 Desember 2025 membuktikan bahwa dengan komitmen dan koordinasi yang tepat, Indonesia mampu mencapai kemandirian teknologi di segmen tertentu. Tantangannya adalah mereplikasi keberhasilan ini secara sistematis ke seluruh spektrum industri perkapalan.
Kebijakan Presiden Prabowo yang tegas untuk memprioritaskan galangan dalam negeri membuka peluang emas bagi revitalisasi ekosistem riset maritim. Perintah presiden bukan hanya soal nasionalisme ekonomi, tetapi strategi terukur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan kontribusi nyata dari sektor maritim. Dari 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas 36.000 dock space untuk reparasi dan 900 dock space untuk pembangunan baru, sebagian besar masih menganggur dan dapat diaktifkan kembali jika didukung oleh kapasitas riset yang mumpuni.
Implementasi TKDN yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar regulasi; dibutuhkan kapasitas riset yang dapat memvalidasi bahwa standar TKDN yang ditetapkan realistis dan mendorong -- bukan menghambat daya saing industri. Pusat riset maritim yang kuat adalah prasyarat, bukan pelengkap, bagi kedaulatan maritim Indonesia.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan peningkatan kontribusi galangan kapal terhadap PDB dari 0,69 persen menjadi 1 persen adalah ambisi yang achievable jika Indonesia berani melakukan investasi masif dalam riset maritim, konsolidasi kelembagaan, dan kolaborasi strategis -- sebagaimana telah dibuktikan oleh Norwegia, China, dan Belanda dalam perjalanan mereka menuju supremasi maritim global.
Ahlan Zulfakhri
Dosen Politeknik Negeri Batam & Maritime Policy Analyst
