Berita

Wilfridus Yons Ebit. (Foto: Istimewa)

Politik

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 17:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPN Tani Merdeka, Wilfridus Yons Ebit disebut-sebut tengah berseteru dengan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago.

Perseteruan itu mencuan usai viral postingan di Facebook dari akun Yons Ebit, yang menghardik Prima Yoris Kago gara-gara program Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Hilirisasi Jagung.

"Juventus Prima Kago, Bupati Sikka, Adek, saya minta segera koordinasi sama Kadis Pertanian Sikka, segera ajukan CPCL hilirisasi jagung. Dan masih banyak program lainnya," demikian postingan Yons Ebit yang diunggah Rabu 4 Februari 2026.


"Saya kash batas waktu sampai tanggal 7 ini batas akhir pengajuan. Terlalu sederhana untuk Adek memikirkan hal yang sederhana untuk membantu masyarakat,” imbuhnya.

Soal seteru itu, seorang petani di Sikka, PL (57) mengatakan bahwa secara prinsip tidak ada yang salah dari pernyataan Yons Ebit.

"Secara substantif, dorongan Yons Ebit untuk kepentingan petani adalah langkah yang benar," kata dia kepada wartawan, Kamis 5 Februari 2026.

Hanya saja, dia menyoroti cara penyampaian yang dilakukan Yons Ebit. Terlebih dengan posisinya sebagai tokoh Tani Merdeka dan Komisaris di BUMN, seharusnya Yons Ebit bisa lebih elegan dalam menyampaikan pandangan.

"Publik mengharapkan diplomasi yang lebih elegan dan berbasis data melalui koordinasi tertutup ketimbang polemik terbuka yang justru berpotensi memicu kegaduhan dan risiko pelanggaran etik jabatan," tuturnya.

Menurutnya, jika gaya komunikasi konfrontatif ini terus dipertahankan, Tani Merdeka berisiko kehilangan posisi sebagai mitra strategis pemerintah.

"Alih-alih dipandang sebagai jembatan aspirasi, organisasi ini bisa dicap sebagai entitas politik yang menggunakan tekanan publik untuk memaksakan agenda birokrasi," tandasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya