Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Bisnis

Hentikan Fetisisme Saham: Danantara Harus Membangun Pabrik, Bukan Portofolio

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 13:20 WIB | OLEH: PAUL EMES*

DI koridor kekuasaan Jakarta, sebuah eksperimen ekonomi hadir sejak setahun lalu. Daya Anagata Nusantara atau Danantara, diperkenalkan sebagai instrumen superholding yang digadang-gadang akan menjadi motor penggerak visi Indonesia Emas 2045. Namun, di balik ambisi besar tersebut, terselip sebuah kontradiksi yang mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi arsitek industrialisasi, Danantara menunjukkan indikasi awal akan terjebak dalam godaan pasar modal sebuah labirin finansial yang sering kali menjanjikan angka, tetapi gagal menghadirkan lapangan kerja bagi jutaan rakyat.

Bias Sosiologis: Mengapa Pasar Modal Begitu Menggoda?

Muncul pertanyaan kritis: Mengapa Danantara terlihat begitu "gatal" untuk masuk ke bursa? Jawabannya mungkin bersifat sosiologis dan psikologis. Lembaga investasi negara sering kali diisi oleh para profesional dari sektor perbankan dan manajer investasi. Bagi mereka, mengelola saham adalah "bahasa ibu" bersih, instan, dan likuid.


Namun, mengelola industri riil adalah "urusan kotor" yang melelahkan. Ia melibatkan negosiasi tanah, birokrasi perizinan yang berbelit, manajemen buruh, hingga kerumitan logistik di lapangan yang berdebu. Terdapat kecenderungan shortcut mentality (mentalitas jalan pintas) di mana laporan keuangan dipoles agar terlihat hijau melalui kenaikan harga saham dan dividen, sementara di akar rumput, basis industri nasional keropos karena minimnya suntikan modal fisik. Membeli saham perusahaan yang sudah mapan tidak menciptakan nilai tambah baru; ia hanya memindahkan kepemilikan modal di antara elit finansial tanpa menambah satu pun lapangan kerja baru di pabrik.

Belajar dari China: Dari Sepeda Ontel Menuju Penguasa Langit

Indonesia sering kali terjebak dalam obsesi meniru Temasek Singapura. Padahal, Singapura adalah negara kota tanpa lahan yang dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pusat jasa keuangan. Sebaliknya, Indonesia jauh lebih relevan bercermin pada SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission) di China.

Kita harus ingat sejarah dengan kepala tegak: Indonesia pernah mampu memproduksi pesawat terbang sendiri (N250) melalui IPTN saat mayoritas masyarakat di China masih menggunakan sepeda ontel di Jalan jalan utama sebagai moda transportasi utama. Namun, China berhasil melompat menjadi penguasa teknologi global bukan karena mereka jago berspekulasi di bursa saham, melainkan karena negara melalui SASAC berani melakukan investasi besar-besaran pada modal fisik, riset, dan mesin. Mereka menempatkan para insinyur dan teknokrat di garis depan kebijakan, bukan sekadar pialang saham. SASAC tidak mencari cuan dari fluktuasi harga harian, melainkan membangun keunggulan kompetitif jangka panjang melalui industri berat yang kini mendominasi dunia.

Perbandingan Global: Modal yang Menyesuaikan Demografi

Strategi investasi negara harus selaras dengan konteks demografisnya. Kesalahan dalam meniru model negara lain tanpa membedah struktur sosialnya adalah resep menuju kegagalan pembangunan.

* Norwegia (GPFG): Mereka bisa bermain di pasar modal global karena populasinya sedikit, industrinya sudah jenuh, dan mereka hanya perlu mengelola kekayaan untuk masa depan.

* Vietnam: Tanpa kemewahan Norwegia, Vietnam mengarahkan setiap sen investasi negara untuk membangun kawasan industri. Hasilnya, mereka menjadi pusat baru elektronik global.

* India: Melalui visi "Make in India", pemerintah memaksa modal negara untuk menjadi patient capital (modal yang sabar) demi menyerap ledakan populasi usia produktif.

Tawaran Solusi: Revitalisasi Dirgantara dan Industrialisasi Bahari

Danantara memiliki mandat moral untuk mengoreksi sejarah industri kita yang terputus. Menghidupkan kembali Industri Kedirgantaraan bukan sekadar soal nostalgia, melainkan tentang menggerakkan ribuan UKM komponen yang menyerap tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu. Begitu pula dengan Industri Perikanan. Sebagai penguasa laut dunia, modal Danantara seharusnya digunakan untuk membangun armada kapal tangkap modern dan pabrik pengolahan di pulau-pulau terluar, mengubah nelayan kita menjadi pemain industri global, bukan sekadar buruh tangkap tradisional.

Logika Makro: Industri sebagai Benteng Rupiah

Secara ekonomi makro, penguatan sektor riil adalah pertahanan terbaik bagi stabilitas nilai tukar. Ketergantungan kronis Indonesia pada impor bahan baku industri dan pangan menciptakan tekanan permanen pada neraca pembayaran. Jika Danantara mendanai industri substitusi impor seperti pabrik kimia dasar atau bahan baku obat yang saat ini 90% masih impor permintaan terhadap dolar AS akan menurun secara struktural. Kemandirian industri menciptakan stabilitas moneter yang jauh lebih kokoh dibandingkan aliran "hot money" di pasar modal yang rentan melarikan diri saat terjadi gejolak sentimen global.

Mengganti Pialang dengan Insinyur

Target pertumbuhan ekonomi 8% akan menjadi fatamorgana jika Danantara hanya berfungsi sebagai "Manajer Investasi" bagi elit finansial. Pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif hanya tercipta jika ada transformasi dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi.

Danantara harus bertransformasi menjadi Developmental Agency. Kekuasaan besar yang dimilikinya harus digunakan untuk membangun pabrik alat mesin pertanian agar petani kita berhenti mencangkul secara manual. Rakyat Indonesia tidak bisa makan angka dividen; mereka butuh pekerjaan yang bermartabat. Sudah saatnya Danantara berhenti berburu margin di layar monitor dan mulai membangun mesin di atas tanah air. Masa depan Indonesia ada di tangan para insinyur dan buruh pabrik, bukan di tangan para pialang saham yang mencari jalan pintas menuju kemakmuran semu.

*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya