SESAAT sebelum pena menyentuh kertas di Davos, kota di Swiss bagian timur, Presiden Prabowo Subianto mengucap satu kata yang nyaris tak tertangkap kamera, namun sangat akrab bagi republik ini: Bismillah.
Lalu tangannya bergerak. Ia menarik garis panjang, tegas, kemudian melengkung. Ini bukan tanda tangan orang ragu, melainkan goresan seseorang yang sadar betul bahwa tinta ini bisa menyeretnya ke badai.
Dan benar saja. Sejak detik itu, serangan datang. Yang diperdebatkan bukan sekadar isi Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Donald Trump, melainkan makna di balik tanda tangan itu. Apalagi, Indonesia kemudian harus bayar Rp 16,7 triliun.
Apakah ini langkah berani, atau justru kesalahan strategis? Apakah ini diplomasi tingkat tinggi, atau kompromi yang terlalu dini? Apakah Prabowo sedang membuka jalan damai, atau malah membuka celah yang berbahaya? Bayar triliunan pula.
Pertanyaan itu menggantung lama -- hingga sebagian jawabannya, secara tak terduga, muncul jauh dari Davos. Bukan di forum internasional. Bukan di podium. Melainkan di sebuah ruang kecil, di Jakarta.
Di sana berlangsung pertemuan maraton lima jam antara Prabowo dan sejumlah tokoh yang disebut-sebut oposisi, salah satunya Abraham Samad. Dan dari pertemuan itulah, satu hal menjadi terang: tanda tangan di Davos bukan keputusan final.
Di situlah kepastian muncul. Prabowo, menurut penuturan Abraham, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam
Board of Peace bukan harga mati. Jika forum itu terbukti merugikan Palestina, khususnya Gaza, Indonesia siap menarik diri atau mundur dari keikutsertaan di Dewan Perdamaian.
Kalimat itu membalik satu asumsi yang selama ini menghantui publik: bahwa Prabowo telah mengunci Indonesia dalam sebuah komitmen permanen. Ternyata tidak. Tanda tangan itu bukan paku, melainkan pintu yang sudah dibuka, tapi bisa ditutup kembali.
Di titik ini, dugaan tentang apa yang ada di benak Prabowo mulai menemukan bentuk yang lebih jelas. Ia tampaknya tidak sedang berpikir dalam logika sekali tanda tangan, selamanya terikat dan harus bayar hampir Rp17 triliun dari uang pajak rakyat.
Prabowo tampaknya berpikir dalam logika
trial of engagement: masuk, lihat dari dalam, ukur dampaknya, lalu putuskan. Sebuah pola pikir yang sangat militer, sangat strategis, dan -- di mata publik -- sering disalahpahami sebagai inkonsistensi.
Padahal justru sebaliknya. Dalam doktrin konflik, tidak ada rencana yang sakral. Yang sakral hanya satu: misi. Dan bagi Prabowo, misi itu tampaknya sederhana tapi berat -- menghentikan kematian warga sipil di Gaza, tanpa mengorbankan prinsip konstitusional Indonesia tentang Palestina.
Di sinilah kita perlu membaca ulang tanda tangan itu. Bagi politisi sipil, tanda tangan adalah komitmen simbolik. Bagi prajurit, tanda tangan adalah langkah taktis -- bisa maju, bisa mundur, tergantung situasi lapangan.
Gaza, dalam benak Prabowo, tampaknya bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan tragedi kemanusiaan yang terlalu lama dibiarkan menjadi rutinitas global. Setiap hari angka korban naik. Dunia marah sebentar, lalu lupa.
Keputusan pun sering tertunda karena menunggu keadilan sempurna, sementara kematian berjalan sempurna. Itulah mengapa Prabowo tampak memilih jalur yang tidak populer: masuk ke forum yang cacat, mungkin dengan asumsi agar bisa memengaruhi dari dalam -- dengan catatan, pintu keluar tetap disiapkan.
Dan pertemuan dengan para tokoh itu menjadi penegasan penting: Prabowo sadar betul risiko moral dan politik dari langkahnya. Ia mendengar kritik. Ia memahami kecurigaan. Bahkan ia membuka kemungkinan untuk menarik diri, jika forum itu melenceng dari tujuan kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina.
Ini menjelaskan satu hal yang sebelumnya terasa ganjil: mengapa Prabowo terlihat tenang di tengah hujatan. Karena dalam benaknya, keputusan itu belum berakhir. Davos bukan garis finis, melainkan garis start.
Tentu saja, kritik dari dalam negeri tetap sah. Suara ulama, aktivis, akademisi, hingga mantan pejabat negara, semuanya mencerminkan satu kegelisahan yang sama: jangan sampai Indonesia menjadi stempel bagi skema global yang mengaburkan penjajahan Israel atas Palestina.
Kegelisahan itu bukan gangguan. Justru ia menjadi rem moral yang penting. Dan tampaknya, Prabowo menyadari itu.
Maka, jika kita merangkai tanda-tangan Davos dan pertemuan tokoh dalam satu garis, terbaca satu pola pikir yang konsisten: Prabowo tidak sedang menggadaikan Palestina, tapi sedang menguji satu jalur baru -- dengan tangan tetap siap menarik rem.
Ini bukan sikap oportunis. Ini sikap seseorang yang sadar bahwa dunia hari ini tidak memberi pilihan bersih. Semua jalur kotor. Semua opsi berisiko. Tinggal memilih: berteriak dari luar sambil menghitung korban, atau masuk ke arena dan mencoba menghentikan darah -- meski harus menanggung kecurigaan.
Apakah strategi ini akan berhasil? Tidak ada jaminan. Apakah ia berbahaya? Sangat mungkin. Apakah ia pengkhianatan? Pernyataannya di Jakarta memberi satu jawaban sementara: tidak sesederhana itu.
Mungkin, ketika Prabowo mengucap
Bismillah di Davos, yang ada di benaknya bukan pujian Trump, bukan pula legitimasi global. Melainkan satu kesadaran sunyi: bahwa setiap keputusan besar akan selalu tampak salah di mata sebagian orang -- namun menunda keputusan juga berarti membiarkan tragedi terus berjalan.
Dan kini, setelah pertemuan Prabowo-para tokoh, satu hal menjadi jelas: tanda tangan itu bukan akhir cerita. Ia adalah bab awal dari pertaruhan yang jauh lebih besar — antara prinsip, strategi, dan nyawa manusia.
Sejarah kelak akan menilai apakah pintu yang dibuka itu membawa jalan keluar, atau justru lorong buntu. Namun hari ini, setidaknya kita tahu satu hal: tanda tangan itu masih bisa ditarik. Dan justru di sanalah, mungkin, letak keberanian yang sesungguhnya.
