Berita

Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Foto: Setneg)

Politik

Iuran BoP Dikhawatirkan Dipakai Dukung Aksi Militer Israel

SENIN, 02 FEBRUARI 2026 | 10:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikritik Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal.

Deng Ical menyoroti iuran keanggotaan BoP sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp16,7 triliun yang akan dibayarkan Indonesia. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan kekhawatirannya dana tersebut justru digunakan untuk mendukung aksi militer Israel.


“Saya khawatir uang iuran itu dipakai untuk membunuh warga Gaza dengan dalih melucuti senjata Hamas. Padahal Hamas adalah pasukan yang membela rakyat Gaza dari kezaliman Israel,” tegasnya di Jakarta, Senin, 2 Februari 2026.

Deng Ical pun mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap tegas sebagai bagian dari BoP. RI harus lantang mengutuk aksi biadab Israel yang baru-baru ini melancarkan serangan mematikan ke Kamp Pengungsi Ghaith, Al-Mawasi, Khan Younis, Jalur Gaza. 

Serangan tersebut menyebabkan puluhan warga Palestina syahid. Serangan Israel yang menyasar warga sipil merupakan tindakan yang sangat keterlaluan, tragedi kemanusiaan, serta bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional. 

Selain itu, serangan tersebut juga melanggar kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung, ketika seluruh sandera telah dibebaskan dan bahkan setelah jenazah sandera terakhir diserahkan.

"Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum perdamaian yang justru dipakai untuk melegitimasi penjajahan dan pembantaian,” pungkas Deng Ical.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya