Ilustrasi: Sungai Ciliwung. (Foto: Wikipedia)
AIR adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Tanpa air, manusia tidak dapat hidup, tidak dapat menjaga kesehatan, dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Di Jakarta, air memegang peran penting dalam menopang kehidupan warga, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pangan, industri, hingga keberlangsungan ekosistem perkotaan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa air kerap hadir bukan hanya sebagai berkah, melainkan juga sebagai ancaman.
Banjir yang hampir rutin terjadi setiap musim hujan menjadi bukti bahwa persoalan air di Jakarta tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan.
Masalah utama justru terletak pada pengelolaan air yang belum terintegrasi dan berkelanjutan.
Air hujan yang seharusnya menjadi sumber daya justru berubah menjadi bencana ketika ruang resapan semakin menyempit, sungai dan saluran tersumbat, serta infrastruktur drainase tidak berfungsi optimal.
Air hujan pada dasarnya adalah sahabat. Ia memberi kehidupan, menyuburkan tanah, dan menjaga keseimbangan alam.
Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, air hujan dapat berubah menjadi musuh yang merusak permukiman, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan mengancam keselamatan warga.
Karena itu, paradigma pengelolaan air di Jakarta perlu diubah, dari sekadar mengalirkan air secepat mungkin ke laut menjadi upaya menahan, menyerap, dan memanfaatkannya secara cerdas.
Salah satu kebijakan yang sering dibahas dalam konteks pengendalian banjir adalah Program Pengalihan Hujan (PPH).
Program ini bertujuan mengalihkan air hujan ke waduk, sungai, atau kawasan tertentu untuk mengurangi risiko banjir sekaligus menambah cadangan air tanah.
Jika dirancang dan dijalankan dengan baik, PPH dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan air perkotaan.
Namun, PPH juga memiliki tantangan serius. Tanpa perencanaan berbasis data dan kapasitas lingkungan, pengalihan air justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti kelebihan air di wilayah lain atau kerusakan infrastruktur penampung.
Karena itu, PPH tidak boleh dilihat sebagai solusi instan, melainkan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan terintegrasi.
Dalam konteks inilah, pendekatan Water Sensitive Urban Design (WSUD) menjadi sangat relevan bagi Jakarta.
WSUD menekankan pentingnya mengintegrasikan pengelolaan air ke dalam perencanaan kota secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kota tidak hanya dibangun untuk manusia, tetapi juga harus selaras dengan siklus alami air.
Penerapan WSUD di Jakarta menuntut evaluasi menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan. Dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta, masing-masing memiliki karakteristik dan persoalan air yang berbeda.
Ada wilayah dengan bangunan masif yang menghambat aliran air, ada pula lingkungan dengan saluran yang tidak terawat. Sungai dan kali perlu dimonitor secara rutin dan dikeruk secara berkala, dengan prinsip transparansi dan tanpa manipulasi data.
Namun, keberhasilan pengelolaan air tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran pemerintah. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting.
Kebiasaan sederhana seperti menghemat air, tidak membuang sampah ke saluran dan sungai, serta terlibat dalam kegiatan lingkungan dapat memberikan dampak nyata dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, masa depan Jakarta sangat ditentukan oleh cara kita memperlakukan air hari ini. Jika dikelola dengan bijak, air akan menjadi sahabat yang menjaga kehidupan dan keberlanjutan kota.
Namun, jika diabaikan dan dikelola tanpa perencanaan yang matang, air akan terus hadir sebagai musuh yang membawa bencana. Pilihan itu ada di tangan kita bersama.
Tobaristani
Aktivis Lintas Generasi, Pegiat Sosial Jakarta, Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta 2023-2024
