Berita

Ilustrasi OJK. (Foto: RMOL/Reni Erina)

Politik

Direktur PRPHKI:

Pimpinan OJK Hanya Makan Gaji Buta, Mestinya Mundur dari Dulu

SENIN, 02 FEBRUARI 2026 | 00:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai semakin memprihatinkan. Lembaga pengawas sektor keuangan itu dianggap tidak menunjukkan perubahan signifikan di tengah tekanan yang dihadapi sektor keuangan nasional.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kondisi tersebut seharusnya sudah lama menjadi bahan evaluasi serius bagi pimpinan OJK.

"Mestinya sedari dulu sudah mengundurkan diri, jika memang merasa tidak mampu kenapa baru sekarang," tegas Saiful kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.


"Saya kira problem di OJK ini sudah akut ya, komisioner OJK seperti hanya makan gaji buta, tidak ada perubahan signifikansi di sektor keuangan," tambahnya.

Ia menilai di tengah kondisi ekonomi yang menantang, kinerja OJK justru tidak terlihat nyata.

"Kinerja OJK tidak nampak di permukaan, mereka seperti tidak bekerja, terbuka keuangan kita boncos dan nampak semakin melorot," terangnya.

Saiful juga melihat adanya kekecewaan publik terhadap para komisioner OJK saat ini, di mana sektor keuangan semakin seret dan sulit.

Ia bahkan menilai keberadaan OJK seolah tidak memberi perbedaan berarti. Untuk itu, ke depan, Komisioner OJK harus benar-benar mereka yang memiliki kualitas manajerial yang tinggi dan semangat untuk merubah sektor keuangan kita menjadi lebih baik.

"Publik babak belur dengan OJK yang sekarang. Mereka seperti tidak paham cara jitu mengatasi problematika di sektor keuangan, akhirnya rakyat yang menjadi korban. Saya kira problem di internal OJK sudah akut dan tidak terurus, banyak masalah-masalah di sektor keuangan tidak tertangani dengan baik," jelasnya.

Terkait mundurnya pimpinan komisioner, ia menilai hal itu sebagai sinyal adanya persoalan serius.

"Jika hal tersebut terus berlanjut maka yang rugi seluruh rakyat Indonesia, mereka komisioner enak mendapatkan gaji dan tunjangan fantastis. Oleh karena itu ke depan harus dicari kandidat Komisioner OJK yang mau bekerja, bukan yang hanya ingin menikmati fasilitas dari negara saja, tapi mereka yang mampu menyelesaikan akar masalah bangsa," pungkas Saiful.

Empat pimpinan OJK sebelumnya menyatakan mundur. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Wakil Ketua Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) Aditya Jayaantara.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya