Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

MINGGU, 01 FEBRUARI 2026 | 13:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memberikan kepastian soal perbaikan tata kelola pemerintahan, apabila menarik kader-kader terbaiknya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diisukan akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, sejumlah nama kader Partai Gerindra yang Desas-desus nya akan menjadi menteri, harus dipastikan bukan karena hubungan kerabat.

"Meski dukungan masyarakat tinggi untuk Prabowo mandiri, tidak direcoki oleh Geng Solo, Presiden harus memastikan sosok yang akan masuk ke pemerintahan tidak membuat isu nepotisme mengemuka," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 1 Februari 2026. 


Dia mengamati, isu nepotisme belakangan menguat, setelah kader Gerindra yang juga keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono, ditugaskan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). 

"Harus belajar dari Thomas Djiwandono yang kini mengisi posisi di BI, dari awalnya sebagai Wakil Menteri Keuangan," tuturnya.

Belakangan, lanjut Efriza, nama Budisatrio Djiwandono yang kini menjabat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diisukan akan ditarik ke eksekutif, menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

"Jika tidak dipastikan reshuffle ini untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, maka bisa dianggap Presiden Prabowo sedang menjalankan model nepotisme ketimbang merit system dalam penunjukan menteri," urainya.

Meski begitu, Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini, semangat Presiden Prabowo dalam reshuffle yang kabarnya akan dilakukan pada Februari ini, tidak lain untuk memangkas pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sehingga Efriza memandang, apabila hal tersebut benar-benar menjadi alasan utama Presiden Prabowo dalam reshuffle ini, kemungkinan akan berdampak pada tingkat keterpilihan publik terhadap Partai Gerindra di masa pemilihan umum (pemilu) mendatang.

"Gerindra akan dapat menguat elektabilitasnya, dan semakin dipercaya publik karena kader-kadernya akan serius menjalankan program kerja Presiden," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya