Menteri Sosmed

DI kabinet Prabowo Subianto, ada satu gejala yang semakin terasa tetapi jarang dibicarakan secara serius. Transformasi menteri dari pengelola kebijakan publik menjadi konten kreator.

Negara tidak lagi bekerja melalui instrumen kebijakan yang diukur, melainkan melalui kalimat-kalimat optimistis yang diulang-ulang, dipoles, dan disebarkan seperti konten promosi.

Kita menyaksikan menteri-menteri yang sibuk membangun citra, tetapi gagap ketika diminta menunjukkan indikator keberhasilan yang konkret.

Yang ditampilkan ke publik bukan dampak capaian, melainkan slogan. Yang dirayakan bukanlah perubahan, melainkan viralitas.

Masalahnya bukan pada komunikasi. Negara memang perlu menjelaskan kebijakannya. Permasalahannya muncul ketika komunikasi menggantikan substansi. 

Ketika kebijakan diukur bukan dari dampaknya terhadap kehidupan warga negara, melainkan dari seberapa sering ia dibela di ruang publik.

Negara lalu bergerak seperti akun resmi yang sibuk menjaga citra, bukan institusi yang fokus menyelesaikan masalah.

Dalam logika ini, kritik dianggap sebagai gangguan narasi. Kegagalan disebut "tantangan awal". Menteri mencari cara agar kritik tidak terdengar dan menggema.

Semua direduksi menjadi soal persepsi, bukan kinerja. Seolah-olah jika rakyat diyakinkan terus-menerus, kenyataan akan menyesuaikan diri.

Model menteri influencer ini berbahaya karena memutus hubungan antara kebijakan dan akuntabilitas. Influencer tidak bertanggung jawab atas akibat nyata dari apa yang ia promosikan, menteri sebaliknya.

Namun ketika gaya influencer merembes ke birokrasi, kegagalan tidak lagi diukur, melainkan dikelola secara komunikasi. Yang penting bukan apakah kebijakan berhasil, tetapi apakah narasinya masih bisa dipertahankan.

Di titik ini, negara tidak kekurangan program, tetapi kekurangan kejujuran evaluatif. Anggaran dikeluarkan, dampaknya tidak jelas. Target diumumkan, metode kabur. Publik diminta percaya, tanpa diberi alat untuk menilai.

Ironisnya, semakin besar skala kebijakan, semakin kecil ruang bagi publik untuk mengujinya. Semua dipusatkan pada narasi keberhasilan. Negara berubah menjadi panggung, menteri menjadi juru bicara utama, dan rakyat sekadar penonton.

Padahal, kebijakan publik bukan konten. Ia tidak hidup dari kesukaan, melainkan dari perubahan nyata. Mulai dari harga yang turun, layanan yang membaik, hingga risiko yang berkurang.

Ketika ukuran-ukuran itu menghilang dari percakapan, yang tersisa hanyalah optimisme kosong yang diproduksi berulang-ulang.

Kritik terhadap Menteri influencer bukan menuntut agar pejabat berhenti berbicara, melainkan agar mereka berhenti bersembunyi di balik konten dan kata-kata.

Negara tidak butuh lebih banyak slogan. Negara butuh menteri yang berani berkata ini berhasil, ini gagal, dan ini harus dihentikan.

Tanpa itu, kabinet akan terus terlihat sibuk, namun sulit dipastikan sedang bekerja untuk siapa, selain untuk menjaga citranya sendiri.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)