Berita

Pakar ekonomi dan analis pasar modal Ferry Latuhihin (Tangkapan layar RMOL dari Youtube Hendri Satrio)

Bisnis

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

SABTU, 31 JANUARI 2026 | 15:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menjelang akhir 2025, masyarakat Indonesia sempat sangat optimistis. Banyak yang berharap ekonomi akan melonjak, rakyat makin makmur, dan sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap sebagai juru selamat. 

Namun, perlahan-lahan sentimen itu mulai berubah. Sindiran pun muncul: Purbaya kini dianggap bukan lagi pure (murni), tapi poor (sulit), karena pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan belum terlihat.

Ferry Latuhihin, pakar ekonomi dan analis pasar modal, menilai janji besar ini adalah kesalahan sejak awal. 


“Saat Purbaya mengatakan bisa mendorong pertumbuhan hingga 6 persen, itu sudah kesalahan fatal,” katanya, dalam sebuah podcast baru-baru ini, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 31 Januari 2026. 

Ferry menjelaskan karena data dan tren sebelumnya justru menunjukkan kondisi ekonomi yang menurun.

Beberapa indikator jelas memperlihatkan masalah: penerimaan PPN turun sekitar 20 persen pada semester pertama 2025, yang menandakan konsumsi masyarakat melemah. Jumlah pemudik turun hampir 25 persen, dan beberapa bulan terjadi deflasi. Artinya, daya beli masyarakat jatuh cukup dalam, dan permintaan tidak bergerak.

Masalah ini diperparah dengan kebijakan likuiditas yang tidak konsisten. 

“Uang dikucurkan Rp275 triliun, lalu ditarik Rp75 triliun, kemudian ditarik lagi Rp43 triliun. Bank-bank bingung karena perencanaan mereka kacau,” jelasnya. 

Padahal masalahnya bukan kekurangan uang, tapi debitur tidak melihat proyek yang layak dijalankan karena outlook ekonomi suram.

Selain itu, ruang fiskal pemerintah juga terbatas. Defisit anggaran diperkirakan mendekati 3 persen, sementara utang pemerintah sudah mencapai Rp827 triliun. Investor asing kurang berminat membeli Surat Berharga Negara (SBN), sehingga Bank Indonesia harus turun tangan, artinya “printing money” terjadi. 

Sterilisasi lewat SRBI juga membatasi manuver moneter. Ditambah lagi, nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh hampir Rp17.000 per Dolar AS, menandakan tekanan yang nyata pada ekonomi.

Ferry menekankan, akar masalah sesungguhnya ada di daya beli masyarakat. Stimulus fiskal atau kebijakan moneter tidak akan efektif jika masyarakat tidak punya uang untuk dikonsumsi. Tabungan habis, lapangan kerja langka, dan PHK terjadi di mana-mana. Bahkan satu lowongan bisa dilamar oleh ratusan orang, membuat persaingan kerja sangat ketat.

Dengan kondisi ini, Ferry memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2026 bisa kurang dari 3 persen, bahkan ada kemungkinan mencapai 0 persen. 

“Kurang dari 3 persen saja sudah bencana,” katanya.

Yang paling menakutkan, menurut Ferry, adalah janji pertumbuhan yang terlalu berlebihan (over-promise). Ia menyarankan pemerintah untuk lebih realistis: mengakui masalah yang diwarisi dan fokus pada pemulihan daya beli masyarakat. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pemotongan pajak atau stimulus langsung, karena tanpa itu, kebijakan lain akan sulit berhasil.

Singkatnya, Prof. Ferry menekankan bahwa perbaikan ekonomi tidak bisa hanya lewat janji besar atau likuiditas. Fokus utama harus pada masyarakat, daya beli, dan realita yang ada. Tanpa itu, optimism besar bisa berubah jadi kekecewaan publik.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya