Berita

Kolase Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ova Emilia dan mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: RMOL)

Publika

Kekeliruan Rektor UGM soal Tanggal Lulus Jokowi Terungkap

JUMAT, 30 JANUARI 2026 | 06:01 WIB

BARU ngeh netizen, ternyata video monolog Rektor UGM Ova Emilia pertama dan kedua berbeda menyebutkan tahun kelulusan Joko Widodo alias Jokowi. 

Video pertama menyebutkan kelulusan Jokowi, 5 November 1985, sedangkan video kedua, 23 Oktober 1985. Padahal itu video monolog resmi UGM, mestinya jauh dari kesalahan sekecil apa pun.

Video monolog pertama Rektor UGM Ova Emilia dibuat sekitar bulan Agustus dan video monolog kedua sekitar bulan November. 


Sebelumnya, saya malah meminta video monolog ketiga terkait perkembangan terbaru munculnya ijazah Bambang Budy Harto di persidangan Citizen Lawsuit. Tahun sama, Fakultas sama, tapi bentuknya berbeda.

Jangan-jangan kalau dibuat video monolog ketiga Rektor UGM Ova Emilia, beda lagi tahun kelulusan Jokowi. Atau ada lagi yang berbeda. 

Video pertama dibantah oleh video kedua. Maka sudah benar, kalau Rektor UGM tak perlu lagi membuat video ketiga. 

Netizen +62 ini memang jeli luar biasa. Baru ngeh saat ini. Padahal sudah lama dan dikira AI. Ternyata asli.

Benar juga kata sebuah ungkapan yang belakangan ini populer: kejujuran itu sederhana, sementara kebohongan itu rumit. 

Sederhana, karena kejujuran tak membutuhkan alasan apa-apa. Rumit karena kebohongan membutuhkan alibi, rekayasa, dan satu kebohongan harus ditutupi lagi dengan kebohongan berikutnya. 

Tidak saja rumit, tapi juga capek.

Pada ijazah atas nama Joko Widodo yang beredar luas, yang awalnya diposting oleh Dian Sandi, kader PSI, tanggalnya tertulis 5 November 1985. 

Berarti, yang sesuai adalah video monolog pertama, bukan kedua. Bagaimana pula video kedua justru lebih salah daripada video pertama? Berarti, video ketiga, kalau mau dibuat, bisa lebih salah lagi. Benar-benar rumit.

Agaknya kebenaran belum akan terungkap dalam waktu dekat ini dan bisa jadi tak akan terungkap selamanya.
Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya