Berita

Jemaah haji Indonesia. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Mayoritas Jemaah Haji 2026 Berisiko Tinggi, DPR Minta Petugas Lebih Sigap

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 17:31 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penyelenggaraan haji tak bisa lagi memakai skema layanan standar, karena mayoritas jemaah haji Indonesia tahun 2026 masuk kategori risiko tinggi.

Anggota Komisi VIII DPR An’im Falachuddin Mahrus menekankan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Agama, sekitar 170.000 jemaah atau 83 persen dari total 203.320 jemaah haji reguler Indonesia masuk kategori berisiko tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan dan pelayanan kesehatan lebih ketat selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.


Terkait itu, An’im menegaskan kondisi ini menuntut perubahan pendekatan layanan, terlebih ibadah haji berlangsung di tengah cuaca ekstrem yang bisa menembus suhu di atas 40 derajat celcius. 

Hal tersebut berpotensi memperburuk kondisi jemaah lanjut usia maupun mereka yang memiliki penyakit bawaan. 

"Dengan persentase jemaah risiko tinggi yang sangat besar, skema pelayanan dan pengawasan khusus harus menjadi prioritas utama. Ini tidak bisa ditunda," ujar An’im di Kompleks Parlemen, Kamis, 29 Januari 2026.

Menurut dia, dominasi jemaah lansia tak lepas dari panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia, sehingga pendekatan layanan tak bisa lagi disamakan dengan jemaah usia muda dan sehat.

Karena itu, ia meminta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) lebih aktif melakukan pemantauan kesehatan, pendampingan mobilitas jemaah, hingga penyesuaian jadwal ibadah agar kondisi fisik jemaah tetap terjaga.

Ia pun mengingatkan pentingnya respons cepat petugas di lapangan untuk mencegah risiko kesehatan yang lebih serius selama pelaksanaan ibadah. 

"Petugas harus sigap dan responsif. Jangan sampai keterlambatan penanganan menyebabkan kondisi darurat kesehatan di lapangan," tegasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya