Kuota BBM Tambang Rakyat Perlu Pengawasan Ketat

Kebutuhan BBM non-subsidi bagi pertambangan rakyat harus tetap dipenuhi pemerintah. 

Namun distribusinya wajib diawasi ketat agar tidak disalahgunakan dan tetap mendukung aktivitas tambang rakyat. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi yang menilai tata kelola distribusi energi menjadi kunci agar bantuan bagi penambang rakyat tepat sasaran. 

"Kuota BBM non-subsidi untuk wilayah pertambangan rakyat perlu pengawasan ketat," tegas Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026,

Menurutnya, kebutuhan operasional tambang rakyat memang besar, namun tanpa kontrol distribusi, kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif di lapangan.

Ia juga menilai mekanisme distribusi dapat dikelola melalui skema resmi di daerah agar kebutuhan riil tambang dapat dipantau dan manfaat ekonominya terasa langsung.

"Mungkin bisa melalui badan usaha milik daerah, karena biar tahu berapa keperluan di provinsi itu. Berapa hasilnya pun ketahuan," kata Legislator Gerindra itu. 

Skema tersebut dinilai membantu pemerintah mengetahui kebutuhan energi di tiap wilayah sekaligus mencegah penyimpangan distribusi.

“Regulasi tambang yang baru disusun pemerintah dan DPR harus diikuti implementasi yang rapi di lapangan agar kebijakan energi benar-benar mendukung tambang rakyat yang legal,” pungkasnya.