Indonesia dan Board of Peace: Di Antara Tekanan Global dan Risiko Politik Domestik

Pengamat Internasional dan Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai keikutsertaan Indonesia dalam deklarasi perdamaian Board of Peace (BOP) bukanlah pilihan yang sepenuhnya bebas. 

Menurutnya, Indonesia berada dalam posisi tertekan secara geopolitik. 

“Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung,” ujarnya, saat dihubungi RMOL, dikutip Kamis 29 Januari 2026. Ia merujuk pada ancaman kenaikan tarif dagang bagi negara yang menolak. Preseden sudah ada, ketika Presiden Prancis menyatakan penolakan dan kemudian dihadapkan pada ancaman tarif hingga 200 persen oleh Presiden AS Donald Trump.

Masalahnya, tekanan itu disertai beban finansial yang sangat besar. Negara yang diundang disebut harus membayar 1 miliar Dolar AS jika tidak ingin keanggotaannya dibatasi hanya tiga tahun. 

Hikmahanto menegaskan, jumlah tersebut sangat besar, terlebih jika Indonesia tidak memiliki suara signifikan dan tidak berdampak pada penghentian kekerasan oleh Israel maupun kemerdekaan Palestina.

"Artinya, biaya tinggi belum tentu sebanding dengan pengaruh politik yang diperoleh," ujarnya.

Dari sisi kelembagaan, BOP juga dinilai bermasalah. Statuta atau piagam pendiriannya tidak mencerminkan praktik lazim organisasi internasional. Yang paling krusial, 

“Trump adalah pemilik suara tunggal dalam pengambilan keputusan,” ujar Hikmahanto. Kondisi yang membuat prinsip kolektif dan multilateral nyaris tak bermakna. Lebih jauh, susunan pengurus harian, termasuk untuk urusan Gaza, sepenuhnya ditunjuk oleh Trump dan “kebanyakan sangat pro-Israel.” 

Dalam situasi ini, Indonesia harus membayar mahal tanpa peluang menempatkan wakilnya sendiri.

Risiko terakhir justru datang dari dalam negeri. Hikmahanto mengingatkan, jika Dewan Perdamaian ini pada akhirnya condong ke Israel dalam kebijakan-kebijakannya, Presiden Prabowo bisa menghadapi persoalan serius dengan rakyatnya sendiri. 

“Ini akan berakibat tidak baik bagi approval rating Presiden,” tegasnya. Dengan kata lain, keputusan di panggung global bisa berbuntut panjang pada legitimasi politik di dalam negeri.