Body Shaming Politik Cermin Kemiskinan Intelektual Elite

Maraknya praktik body shaming dalam perdebatan politik dinilai mencerminkan kemiskinan intelektual elite dan partai politik. Demokrasi yang seharusnya menjadi arena adu gagasan justru merosot menjadi ajang saling mengejek fisik.

“Ejekan fisik memang terlihat lucu dan mudah viral, tapi sesungguhnya berbahaya bagi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik,” ujar Pengamat Hukum dan Politik, Dr Pieter C Zulkifi, dalam keterangannya, Rabu, 28 Januari 2026.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu menyoroti ejekan terhadap kondisi fisik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, cara berjalan Presiden RI Prabowo Subianto, hingga raut wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, praktik tersebut merupakan bentuk argumentum ad hominem, yakni menyerang pribadi alih-alih membedah kebijakan.

“Kulit, gestur, usia, bahkan ekspresi wajah diperlakukan seolah indikator kepemimpinan. Di titik ini, politik kehilangan martabatnya sebagai ruang rasional,” tegasnya.

Pieter menjelaskan, body shaming politik kerap dipakai karena mudah dicerna publik dan tidak membutuhkan literasi kebijakan. Namun justru di situlah letak bahayanya, karena publik digiring untuk menertawakan tubuh, bukan menguji gagasan dan program.

Ia juga menilai pembiaran negara serta lemahnya penegakan hukum turut memperparah budaya perendahan martabat manusia di ruang publik.

“Partai politik itu sekolah politik, bukan pabrik provokator. Tanpa kaderisasi yang menekankan etika debat dan kecakapan berpikir, partai hanya akan memperpanjang polusi verbal,” ujarnya.

Pieter menegaskan, body shaming politik bukanlah tanda keberanian, melainkan cermin kepanikan dan kemalasan berpikir.

“Demokrasi yang beradab hanya tumbuh di atas intelektualitas, bukan di atas ejekan,” pungkasnya.