KPK Tak Berani Usut Whoosh Jokowi, OTT Kepala Daerah cuma Gimik

Rajinnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah bukanlah prestasi membanggakan.

Demikian pandangan peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, Rabu 28 Januari 2026.

"Mau 1000 OTT bupati kelas teri dilakukan, tapi kalau KPK tak berani usut Whoosh & Jokowi, itu cuma gimmick belaka. Kosong," kata Buni Yani.

Buni Yani menduga kuat telah terjadi penggelembungan harga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh. 

Diketahui, biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km. 

Kereta HHR yang menghubungkan kota suci Makkah dan Madinah itu menelan biaya 7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600 per dolar AS). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya 7,27 miliar dolar AS, setara Rp120,7 triliun.

KPK sendiri begitu gencar melakukan OTT kepala daerah. Sepanjang 2025-2026, KPK mencatat tujuh kepala daerah terjaring OTT.

Kepala Daerah yang terjaring OTT KPK di antaranya Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Walikota Madiun Maidi, dan Bupati Pati Sudewo.