Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
MEMBEDAH anatomi kebijakan pro-rakyat Prabowo Subianto menuntut kita untuk menanggalkan kacamata ekonomi konvensional yang seringkali terjebak dalam angka-angka fiskal. Kita harus masuk ke dalam ruang dialektika antara pengalaman seorang prajurit di palagan pertempuran dan warisan intelektual sosialis yang mengalir dalam darahnya.
Karakter Prabowo adalah sintesis dari disiplin militer yang memandang kedaulatan sebagai harga mati, dan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo yang melihat ekonomi sebagai alat pembebasan rakyat. Dalam perspektif intelijen strategis, kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sekadar program bantuan sosial, melainkan upaya mendasar dalam membangun national power dari unit terkecil: sel biologis anak bangsa.
Latar belakang militer Prabowo memberikan pemahaman bahwa ancaman paling laten bagi sebuah negara bukanlah sekadar invasi asing, melainkan keretakan sosial akibat ketimpangan. Di sini, teori John Rawls dalam A Theory of Justice menemukan relevansinya yang paling konkret.
Prabowo menerapkan prinsip keadilan distributif yang radikal: bahwa setiap kebijakan negara harus memberikan keuntungan maksimal bagi mereka yang paling tidak beruntung. Ketika ia tanpa ragu mencabut izin usaha yang merugikan rakyat atau menghajar praktik ekonomi serakah, ia sedang menjalankan fungsi negara sebagai penyeimbang moral.
Baginya, APBN hanyalah instrumen teknokratis, sementara kekayaan sumber daya alam yang dikelola secara amanah -- melalui akselerasi hilirisasi yang kini menyentuh sektor-sektor strategis di tahun 2026 adalah modalitas nyata yang jauh melampaui kolom utang dan piutang. Dunia saat ini telah bergerak jauh meninggalkan optimisme Francis Fukuyama tentang "Akhir Sejarah".
Kita tidak lagi berada dalam era di mana demokrasi liberal dan pasar bebas menjadi muara final peradaban. Sebaliknya, kita menyaksikan kebenaran tesis Samuel Huntington tentang "Benturan Peradaban", di mana identitas dan kekuatan militer kembali menjadi mata uang utama dalam pergaulan internasional. Realisme politik yang dianut Prabowo melihat dunia secara "Orwellian"-- semua bangsa mengaku setara, namun dalam kenyataannya, bangsa yang lemah akan selalu menjadi bulan-bulanan kepentingan hegemonik.
Pendudukan di Palestina, konflik berkepanjangan di Ukraina, hingga manuver kekuatan besar di kawasan kutub dan Amerika Latin adalah alarm bagi Indonesia untuk tidak lagi "menumpang" pada arus, melainkan menjadi arus itu sendiri.
Dalam konteks ini, filosofi Sun Tzu mengenai "Seni Perang" menjadi landasan navigasi diplomatik Prabowo. Sun Tzu mengajarkan bahwa kemenangan terbaik adalah menang tanpa bertempur, dan fondasi utama dari kekuatan militer adalah kesatuan antara pemimpin dan rakyat (The Moral Law).
Kebijakan MBG dan sekolah rakyat adalah cara Prabowo memastikan bahwa "Moral Law" itu kokoh. Rakyat yang kenyang dan terdidik adalah benteng pertahanan pertama sebelum alutsista modern berbicara. Diplomasi Prabowo yang lincah namun tegas di tengah gesekan blok-blok besar menunjukkan kepiawaian navigasi agar Indonesia tidak karam seperti memori kelam tahun 1965. Ia sadar betul bahwa untuk tetap berdaulat, sebuah bangsa harus memiliki kemandirian absolut atas perut dan otaknya sendiri.
Implementasi doktrin
Si Vis Pacem Para Bellum yang dijalankan Prabowo adalah refleksi dari realisme yang matang. Membangun kekuatan pertahanan yang disegani di tahun 2026 bukan berarti Indonesia sedang bersiap untuk agresi, melainkan sedang memagari kedaulatan ekonominya.
Neoliberalisme seringkali menggunakan narasi "ketakutan akan krisis keuangan" untuk mendikte kebijakan domestik, namun Prabowo mematahkan mitos tersebut dengan menunjukkan bahwa posisi geopolitik strategis dan kekayaan SDA adalah jaminan yang lebih kuat daripada sekadar restu lembaga donor.
Di tangan Prabowo, intelijen pertahanan dan kebijakan kesejahteraan adalah dua sisi dari koin yang sama: kedaulatan. Ia sedang membuktikan bahwa sebuah negara bisa menjadi kuat secara militer tanpa harus mengabaikan tangis rakyatnya, karena baginya, kekuatan sebuah bangsa dimulai dari dapur setiap rumah tangga di pelosok negeri.
Surya Fermana
Observer Intelijen dan Keamanan
