Berita

Daging di pasar tradisional di Jakarta (Foto: Dokumen RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Impor Daging Harus Berdampak ke Harga Jelang Ramadan

SENIN, 26 JANUARI 2026 | 11:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah diminta segera menstabilkan harga daging sapi menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini didesak menyusul lonjakan harga daging sapi di pasaran yang kini mencapai Rp140 ribu per kilogram di wilayah Banten dan Yogyakarta.

Tingginya harga daging bahkan memicu aksi mogok berjualan oleh ratusan pedagang di Cianjur, Jawa Barat, sebagai bentuk protes atas tingginya harga di tingkat pengecer. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menegaskan, kebijakan pemberian izin impor daging sapi sebesar 250 ribu ton kepada BUMN harus menjadi solusi konkret untuk menekan harga.


“Kuota impor sebesar itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jangan sampai masyarakat tetap membeli dengan harga mahal, sementara negara sudah membuka keran impor besar-besaran. Pemerintah harus hadir memastikan harga tetap terjangkau,” ujar Imas Aan di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Imas mengingatkan bahwa periode Ramadan selalu menjadi waktu rawan kenaikan harga pangan akibat lonjakan permintaan. Ia menekankan bahwa pemberian izin impor, baik kepada BUMN maupun pihak swasta sebesar 30 ribu ton, seharusnya menjadi instrumen negara untuk melakukan intervensi pasar secara efektif.

Menurut legislator asal PKB tersebut, jaminan ketersediaan stok saja tidak cukup tanpa diikuti pengawasan ketat terhadap distribusi. Ia mengkhawatirkan jika tidak ada pengendalian tegas, kebijakan impor hanya akan menjadi langkah administratif yang tidak dirasakan manfaatnya oleh konsumen akhir.

“Stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab negara. Jangan biarkan mekanisme pasar berjalan tanpa kendali ketika kebutuhan masyarakat meningkat tajam. Negara wajib memastikan kebijakan impor ini benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Imas berharap Kementerian Perdagangan dan instansi terkait segera melakukan operasi pasar dan pengawasan jalur distribusi agar gejolak harga dapat diredam sebelum memasuki bulan Ramadan.     

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya