Berita

Daging di pasar tradisional di Jakarta (Foto: Dokumen RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Impor Daging Harus Berdampak ke Harga Jelang Ramadan

SENIN, 26 JANUARI 2026 | 11:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah diminta segera menstabilkan harga daging sapi menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini didesak menyusul lonjakan harga daging sapi di pasaran yang kini mencapai Rp140 ribu per kilogram di wilayah Banten dan Yogyakarta.

Tingginya harga daging bahkan memicu aksi mogok berjualan oleh ratusan pedagang di Cianjur, Jawa Barat, sebagai bentuk protes atas tingginya harga di tingkat pengecer. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menegaskan, kebijakan pemberian izin impor daging sapi sebesar 250 ribu ton kepada BUMN harus menjadi solusi konkret untuk menekan harga.


“Kuota impor sebesar itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jangan sampai masyarakat tetap membeli dengan harga mahal, sementara negara sudah membuka keran impor besar-besaran. Pemerintah harus hadir memastikan harga tetap terjangkau,” ujar Imas Aan di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

Imas mengingatkan bahwa periode Ramadan selalu menjadi waktu rawan kenaikan harga pangan akibat lonjakan permintaan. Ia menekankan bahwa pemberian izin impor, baik kepada BUMN maupun pihak swasta sebesar 30 ribu ton, seharusnya menjadi instrumen negara untuk melakukan intervensi pasar secara efektif.

Menurut legislator asal PKB tersebut, jaminan ketersediaan stok saja tidak cukup tanpa diikuti pengawasan ketat terhadap distribusi. Ia mengkhawatirkan jika tidak ada pengendalian tegas, kebijakan impor hanya akan menjadi langkah administratif yang tidak dirasakan manfaatnya oleh konsumen akhir.

“Stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab negara. Jangan biarkan mekanisme pasar berjalan tanpa kendali ketika kebutuhan masyarakat meningkat tajam. Negara wajib memastikan kebijakan impor ini benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Imas berharap Kementerian Perdagangan dan instansi terkait segera melakukan operasi pasar dan pengawasan jalur distribusi agar gejolak harga dapat diredam sebelum memasuki bulan Ramadan.     

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya