Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti (RMOL/Faisal Aristama)
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) di Davos harus dipahami sebagai penegasan arah kebijakan nasional, bukan sekadar penampilan simbolik di panggung global.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, di tengah dunia yang semakin gaduh oleh konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan krisis kepercayaan, pilihan Indonesia untuk menekankan stabilitas, perdamaian, serta disiplin ekonomi mencerminkan sikap rasional yang kini justru semakin langka di level global.
Ia mencatat, sebagian kritik terhadap pidato tersebut kerap bernada personal dan emosional. Dalam kondisi itu, substansi pidato kerap tenggelam karena publik lebih fokus pada sosok yang berbicara ketimbang pesan yang disampaikan. Akibatnya, ruang dialog menyempit dan kebijakan kehilangan kesempatan untuk diuji secara jernih.
Namun demikian, Azis menegaskan bahwa kritik semacam itu tidak sepenuhnya merepresentasikan suara publik secara utuh. Menurutnya, terdapat sikap publik lain yang jauh lebih menentukan, yakni kewaspadaan yang disertai harapan. Publik mendengar, mencatat, dan menunggu apakah arah yang disampaikan benar-benar diterjemahkan menjadi kerja nyata.
“Sikap ini bukan sinisme, melainkan bentuk kedewasaan politik,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 26 Januari 2026.
Dalam konteks tersebut, pidato Prabowo di Davos dinilai menemukan relevansinya. Pidato itu tidak menawarkan keajaiban instan, tetapi menegaskan fondasi utama pembangunan nasional, mulai dari stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan, disiplin fiskal sebagai basis kepercayaan, hingga ekonomi yang berpijak pada kepentingan rakyat.
Azis juga menyoroti bahwa ketegasan Presiden Prabowo di forum internasional tidak lahir dari ruang hampa.
Sejumlah langkah konkret telah lebih dahulu berjalan, seperti penertiban kawasan hutan, pencabutan izin pemanfaatan hutan bagi pihak yang lalai, hingga pencabutan dan perampasan izin tambang yang melanggar hukum tanpa pandang bulu. Termasuk pula penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang sebelumnya dinilai kebal.
“Bukti-bukti itu telah lebih dulu hadir, tidak riuh, tidak selalu disorot, tetapi bergerak pelan dan pasti,” jelasnya.
Karena itu, pidato di Davos seharusnya dibaca sebagai kelanjutan dari proses pembuktian kinerja, bukan sekadar titik awal. Legitimasi kepemimpinan, lanjut Azis, tumbuh dari kesinambungan antara kata dan tindakan.
Legislator Gerindra ini menegaskan, keraguan publik tidak perlu dihadapi secara defensif, melainkan dijawab dengan konsistensi kerja dan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kepercayaan yang lahir dari pembuktian akan jauh lebih kokoh dibanding kepercayaan yang hanya diminta lewat slogan.
“Di tengah dunia yang bising, pidato Prabowo di Davos menandai pilihan strategis Indonesia: memilih stabilitas daripada kegaduhan, kerja nyata daripada retorika, dan pembuktian daripada pembelaan diri,” pungkasnya.
