Berita

Mantan Pimpinan KPK, Saut Situmorang. (Foto: Repro)

Politik

Indeks Persepsi Korupsi RI Rendah Gegara APH Bermain-main dengan Hukum

SENIN, 26 JANUARI 2026 | 02:07 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Adanya aparat penegak hukum (APH) yang bermain-main dengan hukum menjadi salah satu penyebab masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada di angka 37, serta penilaian World Justice Project yang menempatkan Indonesia di bawah skor 50 dalam indeks penegakan hukum.

Hal itu disampaikan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, dalam perbincangan di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Pajak Sarang Koruptor!? Salah Sistemnya atau aparat fiskusnya?".

"Artinya apa? Segala sesuatu bisa terjadi. Ada pengambil keputusan yang nyimpang, ada penegak hukum yang malah bermain-main hukum,"  Saut.


Selain itu, Saut juga menyoroti sektor perbankan, baik di pusat maupun daerah, yang seharusnya independen dan berbasis manajemen risiko. Namun dalam praktiknya, kerap terpengaruh kekuasaan dan keputusan politik, meski tanpa adanya keuntungan pribadi.

"Penegak hukum harus sangat hati-hati. Jangan main panggil-panggil orang begitu saja,” kata Saut seperti dikutip RMOL, Minggu 25 Januari 2026

Saut menilai persoalan ini bukan semata soal moral, tetapi juga kapasitas dan sistem regulasi yang belum sepenuhnya kuat. 

Meski demikian, Saut optimistis perbaikan masih sangat mungkin dilakukan jika ada political will dan konsistensi dari para APH.

Terkait KPK, Saut menilai lembaga antirasuah itu kini justru menjadi bagian dari persoalan. Meski mengapresiasi dua operasi tangkap tangan (OTT) terakhir, ia menyesalkan sejumlah kasus yang telah disebut di pengadilan namun tidak ditindaklanjuti.

"Beberapa kasus yang sudah disebut di pengadilan, dia nggak tindak lanjuti," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya