Korupsi Sektor Pajak Terjadi karena Penyelewengan Kekuasaan

Korupsi di sektor pajak tidak melulu salah wajib pajak, melainkan maraknya praktik kotor penyelenggara negara atau pejabat pajak dengan menyelewengkan kekuasaan.

Begitu yang disampaikan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dalam perbincangan di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Pajak Sarang Koruptor!? Salah Sistemnya atau aparat fiskusnya?"

"Kemarin Purbaya (Menteri Keuangan) ngomong korupsi pajak karena si fiskus (aparat) dan WP (wajib pajak)-nya. Saya bilang jangan pernah menyalahkan WP. Korupsi itu by definition disimpang karena kekuasaan," kata Saut seperti dikutip RMOL, Minggu, 25 Januari 2026.

Menurut Saut, wajib pajak mengikuti apa yang diinginkan pejabat pajak agar urusannya berjalan.

Sementara penyelenggara negara punya posisi menggiurkan dan cenderung terjadi penyelewengan jabatan.

"Semua kasus penyelewengan pajak dan yang lain-lain itu korupsi secara keseluruhan. Kalau dalam perspektif korupsi, jangan pernah menyalahkan rakyat, si pemegang kekuasaan itulah yang dikejar," tegasnya.

KPK baru-baru ini mengungkap kasus korupsi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara. Dalam kasus ini, tiga pejabat menjadi tersangka, yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar; dan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka lantaran kedapatan bagi-bagi duit haram Rp4 miliar hasil suap pengemplangan pajak, pada Jumat, 9 Januari 2026.