Presiden Dikritik Tak Singgung Demokrasi dalam Pidato di WEF 2026

Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026, mendapat kritik dari publik karena topik mengenai demokrasi tidak disinggung.

The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research menilai pidato Presiden terlalu menekankan stabilitas politik dan ekonomi sebagai prasyarat utama pertumbuhan dan investasi.

Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti, menekankan bahwa stabilitas tidak bisa dipisahkan dari demokrasi yang sehat.

Demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung pembangunan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan agar kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 23 Januari 2026.

Di balik narasi tentang capaian stabilitas ekonomi, efisiensi birokrasi, dan ekspansi program sosial berskala besar, Felia mencatat sejumlah isu penting terkait kualitas demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, isu-isu ini seharusnya mendapat perhatian serius Presiden dan disampaikan dalam forum internasional.

Felia menyoroti sentralisasi pengambilan keputusan yang dinilai berisiko melemahkan akuntabilitas. Ia menambahkan bahwa transkrip pidato Presiden di WEF 2026 mengandung 78 kata “saya”, sementara fungsi lain dalam pemerintahan, seperti legislatif, yudikatif, peran eksekutif lainnya, dan partisipasi masyarakat sipil, sama sekali tidak disebutkan.

Meskipun pidato menunjukkan kepemimpinan yang tegas, pendekatan Presiden Prabowo dalam menilai stabilitas dinilai terlalu terpusat. Hal ini berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dan menyalahi prinsip “good governance”.

“Kebijakan publik yang berkelanjutan harus dibangun melalui institusi yang kuat, bukan semata-mata figur kepemimpinan,” tutup Felia.