Eks Wamenlu Dino Patti Djalal (Foto: Instagram)
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, menyampaikan kritik terbuka terhadap penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono mengenai bergabungnya Indonesia ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Ia mengapresiasi upaya Menlu Sugiono memberikan penjelasan kepada publik dalam pernyataan video yang dirilis Jumat, 23 Januari 2026.
Namun menilai substansi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek-aspek krusial yang berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan diplomatik jangka panjang bagi Indonesia.
“Terima kasih atas penjelasan @Menlu_RI re Dewan Perdamaian, namun sy lihat penjelasan beliau terlalu abstrak dan normatif thdp masalah yg kontroversial, sangat rumit dan pastinya penuh ranjau," tulis Dino di akun X pribadinya.
Dino menekankan bahwa sebagai pihak yang berperan langsung dalam perundingan Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci posisi Indonesia, termasuk hak dan kewajiban sebagai anggota, serta jaminan bahwa prinsip kesetaraan benar-benar diterapkan dalam mekanisme dewan tersebut.
"Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono perlu berikan penjelasan lebih mendalam," kata Dino.
Lebih jauh, Dino menyoroti kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian dapat disusupi kepentingan ekonomi dan bisnis global, yang berpotensi menggeser fokus utama dari perjuangan hak-hak rakyat Palestina.
“Apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump/internasional di Gaza yang akan kesampingkan hak rakyat Palestina," paparnya.
Dino menyarankan Menlu memberi penjelaskan terkait arah dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam dewan, terutama jika terjadi perbedaan pandangan antaranggota, serta risiko Indonesia ditempatkan dalam posisi yang tidak sejajar dan sekadar mengikuti kehendak aktor dominan.
“Bagaimana kalau ada perbedaan pendapat diantara anggota Dewan dan bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai anak buah Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim," papar Dino.
Ia juga meminta Menlu memberi informasi terkait alasan biaya keanggotaan permanen 1 miliar dolar AS yang menurutnya dapat menimbulkan kesan transaksional dan elitis dalam sebuah forum yang seharusnya berorientasi pada perdamaian.
Kemudian terkait keputusan Indonesia akan ikut membayar atau tidak. Dino menilai hal itu perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Rakyat Indonesia butuh, dan berhak, mendapat penjelasan yg gamblang mengenai ini," tegasnya.
Terakhir ia menyarankan agar Wamenlu Anis Matta yang ditugaskan menangani politik luar negeri di kawasan Timur Tengah tampil membantu Menlu Sugiono menjelaskan posisi Indonesia di Board of Peace.
