Berita

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Dirres PPA dan PPO Harus Ada di Semua Satuan Polda

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 20:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aktivis kawakan sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama meminta agar Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) harus ada di semua satuan Polda di Indonesia.

"Jangan hanya 11 Polda tapi segera dibentuk di semua satuan Polda di Indonesia,” tegas Sandri kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Direktur Haidar Alwi Institut ini, menjelaskan bahwa untuk merespons kompleksitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan langkah maju ditengah berbagai kasus kekerasan terhadap anak dibawa umur.


"Coba bayangkan selamanya 2025, 31.947 kasus kekerasan, 27.568 korban perempuan. Jenis tertinggi: Seksual (12.398), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (7.587), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (2.866), ini harus direspons serius di semua satuan kepolisian di daerah,” jelasnya.

Sandri mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi dimana-mana, sehingga Dirres PPA-PPO harus ada di semua satuan Polda.

"Di Maluku misalnya kasus kekerasan guru terhadap murid lebih dari 10 kasus dalam setahun, ini contohnya bahwa persoalan ini terjadi di semua wilayah di Indonesia," papar dia.

Sandri juga menegaskan bahwa tugas dari Dirres PPA dan PPO bersama kementerian terkait bukan saja soal penindakan hukum namun pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

“Terutama perempuan dan anak juga harus gencar tersosialisasi agar masyarakat memiliki pengetahuan soal tindak pidana ini,” tegasnya lagi.

Sandri mengatakan bahwa media sosial adalah bagian dari faktor yang bisa berimplikasi pada pola kehidupan bersosial bagi masyarakat, lingkungan dan keluarga sehingga berimplikasi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. 

"Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan, sehingga saya minta agar harus gencar terkampanyekan secara sistematis, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan maupun anak," pungkas dia.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya