Berita

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam jumpa pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung. (Foto: repro @rmollampung)

Hukum

HGU Jumbo Sugar Group Companies Dicabut, Negara Ambil Balik Lahan Rp14,5 Triliun Milik TNI AU

RABU, 21 JANUARI 2026 | 21:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Negara akhirnya bertindak tegas. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare di Lampung yang selama ini tercatat atas nama anak usaha PT Sugar Group Companies (SGC) dicabut.

HGU jumbo itu ternyata berdiri di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Udara. Fakta ini terungkap setelah menjadi temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2015, 2019, hingga 2022.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, tak ada lagi toleransi. Semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan dipastikan dicabut total.


“Alhamdulillah, semua sepakat. Seluruh sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan cq TNI AU kami nyatakan cabut. Di atasnya memang ada tanaman tebu dan pabrik gula,” tegas Nusron dalam jumpa pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026.

HGU tersebut tercatat atas nama PT Sweet Indo Lampung dan enam perusahaan lain yang masih satu gerbong dalam grup SGC. Dilansir RMOLLampung, lokasinya berada di kawasan Lanud Pangeran M Bunyamin, Lampung, yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Nilainya tak main-main. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, total aset negara yang selama ini “nyasar” itu diperkirakan mencapai Rp14,5 triliun.

Usai pencabutan, lahan raksasa tersebut akan dikembalikan ke pangkuan negara, tepatnya kepada Kementerian Pertahanan, untuk kemudian dikelola kembali oleh TNI AU. Selanjutnya, TNI AU akan mengajukan pengukuran ulang serta penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan dengan tembusan ke TNI AU.

Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hadir antara lain Wamenhan Donny Hermawan, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Deputi KPK Asep Guntur, serta Deputi BPKP.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya