Berita

Ilustrasi. (Foto: repro @lendoot.com)

Bisnis

Konstruksi Pertumbuhan Ekonomi (Riil) Melalui Operasi Statistik

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 23:30 WIB | OLEH: ANTHONY BUDIAWAN

MINGGU lalu PEPS menerbitkan artikel tentang Indonesia: Growth Without Prosperity. Artikel ini menyajikan fakta, pertumbuhan ekonomi (riil) 2019-2024 ‘stabil’ di sekitar 5 persen, kecuali 2020, tetapi kelas menengah turun dan kelas rentan miskin naik.

Fakta ini dapat terjadi kalau, satu, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, dua, pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada kelas atas yang naik 0,02 persen atau 56.000 orang lebih, atau tiga, kombinasi keduanya: pertumbuhan di bawah 5 persen dan terkonsentrasi pada kelas atas.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen overstated, atau ketinggian. Apakah mungkin? Sebelum membahas overstated, mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan ekonomi (riil) ditetapkan.


Ekonomi terbagi dalam dua kelompok, yaitu ekonomi berdasarkan (1) harga berlaku dan (2) harga konstan (riil). Ekonomi berdasarkan harga berlaku adalah ekonomi yang tercatat di dalam national account, yaitu data transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, data ekonomi menurut harga berlaku merupakan satu-satunya data rujukan pemerintah, dan satu-satunya data yang dimiliki pemerintah. 

Tetapi, ekonomi harga berlaku (nominal) tidak bisa menjadi referensi pertumbuhan ekonomi, karena terkontaminasi (termasuk) kenaikan harga.

Yang bisa menjadi referensi pertumbuhan ekonomi adalah ekonomi menurut harga konstan, yaitu ekonomi yang steril dari kenaikan harga, atau ekonomi berdasarkan kuantitas.

Tetapi, pemerintah tidak mempunyai data ekonomi menurut harga konstan. Pemerintah hanya mempunyai data ekonomi menurut harga berlaku. Jadi bagaimana? Tidak masalah. Ada Biro Statistik. 

Untuk mendapatkan nilai ekonomi harga konstan (riil), pemerintah harus memperkirakan kenaikan harga (bagi setiap kelompok konsumsi: rumah tangga, pemerintah, investasi, export dan import). Kenaikan harga dalam ekonomi (produk domestik bruto) dinamakan deflator. Perlu diperhatikan, deflator berbeda dengan inflasi (indeks harga konsumen).

Konversi ekonomi dari nilai nominal menjadi nilai riil dapat dilihat dari persamaan berikut: ekonomi riil kurang lebih sama dengan ekonomi nominal dikurangi deflator. Ekonomi riil ~ ekonomi nominal ?" deflator.

Persamaan ini memberi arti bahwa ekonomi riil adalah residu. Artinya, ekonomi riil diperoleh dari hasil penetapan ekonomi nominal dan penetapan deflator. Sedangkan ekonomi nominal (harga berlaku) ditetapkan melalui statistik, baik produksi maupun konsumsi. Deflator juga ditetapkan melalui statistik terkait survei kenaikan harga.

Ketika sampling dan survei dilakukan secara profesional bagi kedua variabel tersebut, yaitu ekonomi nominal dan deflator, maka hasilnya, yaitu ekonomi riil, dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

Di lain sisi, persamaan di atas juga membuka peluang untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi riil di luar model statistik. Atau ditetapkan secara politis.

Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi (riil) ditetapkan harus mencapai target 5 persen. Sedangkan realitasnya, pertumbuhan ekonomi nominal hanya, misalnya, 4 persen. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi (riil) mustahil mencapai 5 persen.

Menggunakan persamaan di atas, biro statistik dapat melakukan operasi statistik untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi riil 5 persen.

Pertama, biro statistik menetapkan pertumbuhan ekonomi nominal (dari 4 persen) menjadi misalnya 6 persen, dan kedua menetapkan deflator (kenaikan harga) menjadi sekitar 1 persen, sehingga pertumbuhan ekonom riil menjadi sekitar 5 persen. Yaitu: pertumbuhan ekonomi riil ~ pertumbuhan ekonomi nominal - deflator; ?pertumbuhan ekonomi riil ~ 6 persen ?" 1 persen ~ 5 persen.

Pertumbuhan produksi 6 persen yang artifisial besar ini (dari seharusnya 4 persen) tidak bisa diserap oleh konsumsi, dan dicatat sebagai “diskrepansi statistik”.

Nilai diskrepansi statistik tahun 2022 dan 2023 sangat besar, mencapai sekitar Rp1.170 triliun, mendekati konsumsi pemerintah yang hanya sekitar Rp1.500 triliun.

Apakah angka diskrepansi statistik yang besarnya tidak normal ini menunjukkan ada operasi statistik, sehingga membuat pertumbuhan produksi (nominal) menggelembung (inflated) dan tersimpan di dalam diskrepansi statistik?

Artikel selanjutkan akan membahas deflator, yaitu variabel penting untuk konversi ekonomi nominal menjadi riil, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan analisis deflator, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan overstated antara 1,0 ?" 1,6 persen. Apakah mungkin? 

*) Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya