Berita

Kolase logo Partai Gema Bangsa (PGB) dan Partai Gerakan Rakyat (PGR). (Foto: RMOL)

Politik

Partai Baru Incar Kekuasaan Tanpa Ideologi Kuat

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis politik Nurul Fatta menyoroti fenomena kehadiran partai politik baru di Indonesia. Terlebih, dua partai politik baru langsung mengunci dukungan kepada calon presiden.

Teranyar, Partai Gema Bangsa (PGB) secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, sementara Partai Gerakan Rakyat (PGR) memposisikan diri sebagai partai pendukung Anies Baswedan untuk Pemilihan Presiden 2029.

Menurutnya, hampir semua partai baru saat ini mengusung semangat nasionalis religius atau religius nasionalis, namun tanpa ideologi yang jelas.


“Partai-partai ini mencoba merangkul semua golongan tanpa arah ideologis yang jelas, yang akhirnya membuat mereka terlihat seragam dan hanya pragmatis mmencari kekuasaan, yang kemudian ini disebut sebagai Catch-all party,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2025.

Fatta menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat cukup serius. Dengan tidak adanya keterikatan ideologis yang kuat, publik cenderung berpindah-pindah pilihan. 

Padahal, party ID atau loyalitas ideologis partai penting untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan arah tujuan negara.

“Kita membutuhkan partai yang lahir dari cleavage sosial yang jelas, seperti kelas tertentu, agama, pusat-daerah, sebab jika tidak ada cleavage baru, maka tidak ada basis elektoral baru,” jelas Fatta.

Menurutnya, bahkan partai yang seharusnya memiliki basis kuat seperti partai buruh pun menghadapi masalah fragmentasi. 

"Bahkan partai politik yang seharusnya memiliki basis elektoral yang kuat itu partai buruh, nyatanya buruh sendiri pun terfragmentasi. Ini masalah kita," ungkap Fatta.

Dia pun menekankan bahwa bagi partai baru, membangun ideologi yang jelas dan basis sosial yang nyata menjadi kunci agar tidak sekadar menjadi kendaraan pragmatis bagi elite politik, tapi benar-benar mampu memberi representasi bagi masyarakat.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya