Berita

Kolase logo Partai Gema Bangsa (PGB) dan Partai Gerakan Rakyat (PGR). (Foto: RMOL)

Politik

Partai Baru Incar Kekuasaan Tanpa Ideologi Kuat

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Analis politik Nurul Fatta menyoroti fenomena kehadiran partai politik baru di Indonesia. Terlebih, dua partai politik baru langsung mengunci dukungan kepada calon presiden.

Teranyar, Partai Gema Bangsa (PGB) secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, sementara Partai Gerakan Rakyat (PGR) memposisikan diri sebagai partai pendukung Anies Baswedan untuk Pemilihan Presiden 2029.

Menurutnya, hampir semua partai baru saat ini mengusung semangat nasionalis religius atau religius nasionalis, namun tanpa ideologi yang jelas.


“Partai-partai ini mencoba merangkul semua golongan tanpa arah ideologis yang jelas, yang akhirnya membuat mereka terlihat seragam dan hanya pragmatis mmencari kekuasaan, yang kemudian ini disebut sebagai Catch-all party,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2025.

Fatta menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat cukup serius. Dengan tidak adanya keterikatan ideologis yang kuat, publik cenderung berpindah-pindah pilihan. 

Padahal, party ID atau loyalitas ideologis partai penting untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan arah tujuan negara.

“Kita membutuhkan partai yang lahir dari cleavage sosial yang jelas, seperti kelas tertentu, agama, pusat-daerah, sebab jika tidak ada cleavage baru, maka tidak ada basis elektoral baru,” jelas Fatta.

Menurutnya, bahkan partai yang seharusnya memiliki basis kuat seperti partai buruh pun menghadapi masalah fragmentasi. 

"Bahkan partai politik yang seharusnya memiliki basis elektoral yang kuat itu partai buruh, nyatanya buruh sendiri pun terfragmentasi. Ini masalah kita," ungkap Fatta.

Dia pun menekankan bahwa bagi partai baru, membangun ideologi yang jelas dan basis sosial yang nyata menjadi kunci agar tidak sekadar menjadi kendaraan pragmatis bagi elite politik, tapi benar-benar mampu memberi representasi bagi masyarakat.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya