Berita

Partai Gerakan Rakyat. (Foto: Antara)

Politik

Partai Baru Berisiko Bernasib Lebih Tragis daripada PSI

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 08:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai politik baru seharusnya hadir sebagai wadah yang menawarkan gagasan dan alternatif bagi masyarakat. Namun, menjadi masalah ketika partai baru justru sejak awal menyatakan dukungan kepada pemerintahan atau penguasa, seperti yang dilakukan Partai Gema Bangsa.

“Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, partai ini dibentuk untuk mengabdi kepada masyarakat, atau sekadar mencari posisi kekuasaan?” ujar  Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurut Fatta, partai-partai baru yang tidak memiliki keberanian menjadi penyeimbang kekuasaan, atau berdirinya tidak menentang kekuasaan, cenderung sulit mendapatkan perhatian publik. Rakyat, kata dia, membutuhkan gagasan baru, bukan sekadar partai baru.


Fakta internasional menunjukkan pola serupa. Partai-partai yang mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan justru lebih mudah mendapat dukungan publik dan berpeluang menjadi partai penguasa. Contohnya, Forward Party di Tailan serta sejumlah partai progresif di Amerika Latin dan Eropa Timur.

Fatta juga menyoroti Partai Gerakan Rakyat yang diasosiasikan dengan Anies Baswedan. Jika partai ini hanya menjadi kendaraan elektoral personal, tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka risikonya besar.

“Tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka partai baru berisiko bernasib lebih tragis daripada PSI, Partai Buruh dan semacamnya, akan lebih mudah gulung tikar duluan,” tegas Fatta.

Maka dari itu, partai baru harus memiliki keberanian menawarkan ide berbeda dan membangun sistem kaderisasi yang solid menjadi kunci untuk bertahan dan memperoleh legitimasi publik. Tanpa itu, keberadaan partai baru hanya menjadi sekadar nama, bukan kekuatan politik yang berarti.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya