Berita

Partai Gerakan Rakyat. (Foto: Antara)

Politik

Partai Baru Berisiko Bernasib Lebih Tragis daripada PSI

SELASA, 20 JANUARI 2026 | 08:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai politik baru seharusnya hadir sebagai wadah yang menawarkan gagasan dan alternatif bagi masyarakat. Namun, menjadi masalah ketika partai baru justru sejak awal menyatakan dukungan kepada pemerintahan atau penguasa, seperti yang dilakukan Partai Gema Bangsa.

“Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, partai ini dibentuk untuk mengabdi kepada masyarakat, atau sekadar mencari posisi kekuasaan?” ujar  Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurut Fatta, partai-partai baru yang tidak memiliki keberanian menjadi penyeimbang kekuasaan, atau berdirinya tidak menentang kekuasaan, cenderung sulit mendapatkan perhatian publik. Rakyat, kata dia, membutuhkan gagasan baru, bukan sekadar partai baru.


Fakta internasional menunjukkan pola serupa. Partai-partai yang mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan justru lebih mudah mendapat dukungan publik dan berpeluang menjadi partai penguasa. Contohnya, Forward Party di Tailan serta sejumlah partai progresif di Amerika Latin dan Eropa Timur.

Fatta juga menyoroti Partai Gerakan Rakyat yang diasosiasikan dengan Anies Baswedan. Jika partai ini hanya menjadi kendaraan elektoral personal, tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka risikonya besar.

“Tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka partai baru berisiko bernasib lebih tragis daripada PSI, Partai Buruh dan semacamnya, akan lebih mudah gulung tikar duluan,” tegas Fatta.

Maka dari itu, partai baru harus memiliki keberanian menawarkan ide berbeda dan membangun sistem kaderisasi yang solid menjadi kunci untuk bertahan dan memperoleh legitimasi publik. Tanpa itu, keberadaan partai baru hanya menjadi sekadar nama, bukan kekuatan politik yang berarti.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya