Berita

Seruan aksi GRAPU

Politik

GRAPU Bakal Geruduk PPATK Tolak Bali Jadi Sarang Pencucian Uang

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gerakan Rakyat Anti Pencucian Uang (GRAPU) menyerukan aksi rakyat untuk menolak Pulau Bali dijadikan sarang praktik pencucian uang dan kejahatan keuangan lintas negara. 

Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Januari 2026, pukul 13.00 WIB, di depan Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jalan Ir Juanda, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam seruannya, GRAPU mengajak masyarakat luas turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap maraknya dugaan pencucian uang, penghindaran pajak, serta transaksi keuangan ilegal yang dinilai kian mengkhawatirkan, khususnya di Bali. 


Pulau Dewata disebut rawan dijadikan tempat parkir dana ilegal, termasuk melalui jual beli dan sewa properti yang diduga menggunakan aset kripto dan skema keuangan terselubung.

GRAPU mendesak PPATK untuk secara serius menelusuri transaksi properti yang terindikasi tidak wajar, baik yang melibatkan penggunaan kripto, praktik penghindaran pajak, maupun dugaan keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam berbagai kejahatan keuangan di Bali. 

Menurut mereka, lemahnya pengawasan berpotensi menjadikan Bali sebagai zona aman bagi aliran dana haram, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

PPATK dan aparat penegak hukum diharap bertindak lebih tegas, transparan, dan menyeluruh dalam membongkar jaringan pencucian uang, termasuk yang berkelindan dengan sektor properti, pariwisata, dan investasi asing.

Dengan semangat “lawan pencucian uang demi masa depan bangsa” GRAPU menegaskan, perjuangan melawan pencucian uang membutuhkan keterlibatan aktif rakyat, pengawasan publik, serta keberanian negara untuk menindak siapa pun tanpa pandang bulu, demi menjaga Bali.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya