Warga Kepulauan Seribu Terancam Terisolasi

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan transportasi alternatif menyusul kembali dihentikannya secara sementara operasional kapal cepat yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara ke sejumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu akibat cuaca buruk.

"Kalau tidak solusi, warga Kepulauan Seribu bisa terisolasi dan bisa terganggu perekonomian dan kebutuhan dasarnya," kata Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin 19 Januari 2026.

Endriansyah mengatakan, faktor keselamatan memang harus menjadi prioritas utama dalam kondisi cuaca ekstrem. Namun demikian, pemerintah daerah juga wajib memastikan agar masyarakat Kepulauan Seribu tidak terputus akses logistik, mobilitas, serta aktivitas ekonomi yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut.

“Harus ada solusi alternatif agar Kepulauan Seribu tidak terisolasi dan roda ekonomi masyarakat tetap berjalan,” kata Endriansyah.

Menurutnya, ketergantungan Kepulauan Seribu terhadap jalur laut sangat tinggi, mulai dari distribusi bahan pokok, kebutuhan medis, hingga pergerakan wisatawan. Jika transportasi umum dihentikan tanpa skema pengganti yang jelas, maka risiko lonjakan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat menjadi sangat besar.

Endriansyah menilai, Dishub DKI perlu berkoordinasi lintas sektor dengan BPBD, BMKG, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta operator transportasi laut untuk menghadirkan skema layanan darurat atau terbatas yang tetap memperhatikan aspek keselamatan. 

Misalnya, lanjut Endriansyah, dengan pengoperasian kapal berkapasitas khusus, pengaturan jadwal fleksibel, atau penggunaan armada yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca tertentu.

“Jangan sampai masyarakat di Kepulauan Seribu menanggung dampak berlapis. Sudah terdampak cuaca buruk, kemudian kesulitan distribusi barang, dan akhirnya harga kebutuhan pokok melonjak. Ini harus dicegah,” kata Endriansyah.

Selain itu, Endriansyah juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan. Informasi terkait penghentian, jadwal evaluasi, hingga alternatif transportasi harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat kepulauan.