Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Trump Undang Banyak Negara Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Israel Keberatan

SENIN, 19 JANUARI 2026 | 11:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Amerika Serikat mengundang semakin banyak negara untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), sebuah badan baru bentukan Presiden Donald Trump yang bertujuan mengawasi gencatan senjata dan proses rekonstruksi wilayah Gaza. 

Sedikitnya empat negara yakni Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan menyatakan telah menerima undangan resmi dari Washington.

Sebelumnya, Kanada, Turki, Mesir, Paraguay, Argentina, dan Albania juga mengonfirmasi menerima undangan serupa, meski belum diketahui berapa total negara yang diajak bergabung.


Namun, Israel menyampaikan keberatan atas pembentukan komite eksekutif dewan tersebut. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan komite itu tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya.

"Susunan Dewan Perdamaian Gaza bertentangan dengan kebijakan Israel dan tidak dibahas dengan pihak Israel,” demikian bunyi pernyataan Kantor PM Israel, seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Senin, 19 Januari 2026. 

Dewan Perdamaian Gaza direncanakan beranggotakan para pemimpin dunia, dengan daftar resmi yang kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, bertepatan dengan World Economic Forum di Davos, Swiss. 

Badan ini akan mengawasi fase lanjutan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober, termasuk pembentukan komite Palestina baru di Gaza, pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, serta rekonstruksi wilayah yang terdampak perang.

Laporan Bloomberg pada Minggu, 18 Januari 2026 mengungkap rancangan Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang belum dipublikasi. 

Dalam draft disebutkan bahwa keanggotaan permanen baru bisa dimiliki jika negara tersebut sanggup memberikan kontribusi dana untuk Dewan sebesar 1 miliar dolar AS.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya